Mendagri Bela Meikarta

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut memberikan pendapat mengenai megaproyek Meikarta (500 ha) di Cikarang, Bekasi (Jawa Barat), besutan Lippo Group yang diributkan orang karena belum mengantungi perizinan. Sementara pemasaran proyek dilakukan sangat masif dengan promo besar-besaran di berbagai media baik cetak, online, maupun TV dan media ruang luar.

Mendagri, Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Karena itu beberapa kalangan menyarankan masyarakat mengerem dulu keinginannya membeli apartemen di proyek itu kendati harganya terjangkau, mulai dari Rp127 juta/unit, karena perizinannya yang belum jelas itu. Mereka khawatir proyek tidak  dikembangkan sesuai komitmen. Salah satunya dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dengan alasan perizinan dari Bupati Bekasi perlu disinkronkan dengan peraturan provinsi yang ingin mengintegrasikan pengembangan Bekasi dengan wilayah lain yang berhubungan di Jawa Barat.

Tjahjo yang mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong penuh investasi baik dari dalam maupun luar negeri mengatakan, kewenangan perizinan ada di kepala daerah tingkat dua (walikota atau bupati) karena mereka dianggap paling tahu kondisi daerah yang dipimpinnya.

“Meikarta sudah ada izin dari bupati (Bekasi) tapi dihambat di provinsi. Padahal, di tingkat provinsi juga belum ada peraturan gubernur (pergub) yang mengatur masalah itu. Perda-Pergub ini harus lancar, jangan malah menghambat aktivitas ekonomi,” katanya di hadapan para pengembang properti yang hadir dalam Rakernas Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di ICE BSD City, Serpong, Tangerang (Banten), Kamis (14/9).

Panjang lebar Tjahjo menyebut soal tata kelola hubungan pemerintah di setiap jenjangnya yang harus efektif, efisien, dan taat hukum. Birokrasi tidak boleh menghambat, bahkan birokrasi yang diterapkan di setiap daerah haruslah dalam rangka penguatan otonomi daerah yang ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Setelah 72 tahun merdeka bolehlah kita sudah bisa mengatasai pangan dan sandang, tapi papan yang artinya perumahan ini belum bisa. Makanya pengembangan kawasan perkotaan baru seperti (Meikarta) ini harus didukung. Di Banten ada Kota Baru Maja, di Cikarang juga potensinya luar biasa. Jadi, jangan dihambat,” ujarnya.

housing-estate.com