Tabungan Perumahan Rakyat Baru Bisa Operasional Tahun 2019

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) No. 4 Tahun 2016 telah diketok sejak 23 Februari 2016. Tapera merupakan upaya menghimpun dana jangka panjang dalam jumlah signifikan dan biaya rendah untuk membangun rumah murah bagi rakyat kebanyakan. Selama ini Indonesia menggantungkan pembiayaan pembangunan rumah rakyat dari APBN serta dana pasar yang mahal bunganya.

Ilustrasi

dok. housing-estate.com

Untuk itu UU Tapera mewajibkan setiap pekerja mengiur bersama majikan yang memperkerjakannya sebesar persentase tertentu dari penghasilannya setiap bulan (angka persisnya belum diputuskan karena masih mendapat keberatan dari pengusaha). Kalau pekerja formal dan pekerja mandiri (informal) yang bergaji minimal senilai UMR (upah minimum regional) wajib mengiur ke Tapera begitu nanti beroperasi, pekerja mandiri yang bergaji di bawah UMR sifatnya sukarela.

Tapi, sampai sekarang badan pengelola (BP) dan aturan teknis mengenai Tapera sebagai turunan UU itu belum juga terbit. Kabar terbaru dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, pelaksanaan Tapera tahap pertama ditujukan terlebih dulu kepada kalangan PNS, anggota TNI dan Polri, serta karyawan BUMN. “Ini untuk membangun kredibilitas Tapera. Kalau sudah berjalan diharapkan selanjutnya untuk pekerja swasta jadi lebih mudah,” katanya melalui siaran pers yang diterima housing-estate.com di Jakarta, Jumat (3/11).

Menurut Basuki, kalau Tapera yang sudah berjalan efektif, masalah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diharapkan secara bertahap teratasi. “Kalau mengharapkan APBN, sampai kapanpun masalah perumahan rakyat ini tidak akan bisa diatasi,” ujarnya.

Terkait pembentukan BP Tapera yang akan menjalankan dan mengelola Tapera, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera Lana Winayanti menyebutkan, saat ini tengah dilakukan audit aset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS yang nanti akan dialihkan menjadi salah satu modal awal Tapera.

“Nanti dana perumahan PNS di Taperum akan otomatis pindah ke BP Tapera. Kalangan PNS dan anggota TNI/Polri diutamakan (baru setelah itu pekerja swasta dan pekerja informal), karena lebih mudah mengetahui tingkat kewajaran cicilan dan besaran bantuan yang nanti akan diterima mereka. Targetnya Maret tahun depan BP Tapera sudah terbentuk dan bisa beroperasi penuh tahun 2019,” jelasnya.

UU Tapera sendiri mengamanatkan, BP Tapera serta aturan turunan yang dibutuhkan untuk mendukungnya baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), maupun Peraturan BP Tapera, sudah terbentuk dan operasional dua tahun setelah UU itu disahkan atau akhir Februari 2018. “Kami akan bekerja sangat keras memenuhi amanat UU itu sesuai tenggat,” kata Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera sebelum Lana, kepada pers April 2016.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me