Apersi Bertekad Jadi Garda Terdepan Penyediaan Rumah Rakyat

Big Banner

“Bertepatan dengan hari pahlawan 10 November, 19 tahun lalu organisasi ini dibentuk bertujuan mulia untuk menyediakan kebutuhan papan. Ini kebutuhan paling mendasar bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin Undang-undang Dasar Negara kita. Jadi, bisa disebut segenap anggota Apersi beserta para pekerjanya, mulai dari tukang bangunan hingga mandor adalah Pahlawan Perumahan,” ungkap Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar usai memperingati ulang tahun Apersi ke 19 di Tangerang Banten, Jumat (10/11).

Menurut dia, sebenarnya sebagai pihak swasta para pengembang tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan rumah murah bersubsidi, karena itu adalah kewajiban pemerintah. Oleh sebab itu, Safran meminta agar pemerintah dapat memberi perhatian yang lebih kepada para pengembang yang fokus pada pembangunan rumah rakyat ini. Paling tidak memberi kemudahan regulasi, sehingga pengembang dapat berkontribusi lebih banyak bagi penyediaan rumah rakyat ini.

“Amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jelas menyebut, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memiliki rumah. Tapi kita lihat saat ini masih ada regulasi yang menyulitkan kita, seperti peraturan pemerintah di PP No.64 Tahun 2016 tentang sertifikasi laik fungsi,” jelas Safran.

Safran memaparkan bahwa sertifikasi laik fungsi untuk rumah bersubsidi ini menambah panjang proses birokrasi perijinan. Sementara Presiden Joko Widodo jelas sudah mewanti-wanti agar memangkas proses perijinan agar target penyediaan rumah bersubsidi dapat tercapai.

“Ini tentu menjadi anomali. Di satu sisi Presiden meminta birokrasi panjang dipotong, namun di sisi lain PP No 64 ini memperpanjang perijinan di daerah. Dalam momentum peringatan 19 tahun kontribusi Apersi bagi perumahan rakyat nasional, kami meminta pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan tersebut, kami mendorong pemerintah untuk merevisi PP ini,” ujar Safran.

Banten sendiri, menurut Safran, adalah penyuplai utama rumah bersubsidi dalam skala nasional. Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi beberapa kabupaten/kota di Banten merupakan kawasan penyangga bagi Jakarta, Ibukota RI. Banten akan menjadi barometer nasional untuk penyediaan rumah rakyat yang digaungkan Presiden Jokowi.

Sebagai barometer nasional, sudah tentu Banten mendapat perhatian khusus dari asosiasi ini. Apersi tidak tinggal diam untuk mendorong potensi daerah ini dalam penyediaan rumah bersubsidi. Sekertaris DPD Apersi Banten, Nurry Dalimunte menyebut bahwa pihaknya sedang melakukan beberapa langkah strategis guna agar dapat menjadi ujung tombak pemenuhan kebutuhan papan ini.

“Ada beberapa point penting yang menjadi rencana kerja kami dalam empat tahun kedepan. Salah satunya menargetkan setiap anggota Apersi Banten dapat membangun 500 – 1000 unit dalam satu tahun. Di Banten kami memiliki 230 anggota, jika ini konsisten berjalan maka dalam empat tahun setidaknya 1 juta rumah bersubsidi dapat terbangun. Memang angka yang fantastis, tapi jika semua stake holder memiliki good will yang sama, ini sangat realistis,” ujar Nurry.

Lebih lanjut Nurry menjelaskan, untuk langkah awal pencapaian target itu, Apersi Banten segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat jaringan keanggotaan dengan melakukan registrasi ulang para pengembang yang tergabung dalam organisasinya. Kemudian melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan dan pihak-pihak terkait.

“Short term goal kami adalah mengembalikan DPD APERSI Banten kepada anggota, menghimbau teman-teman anggota APERSI Banten untuk berperan aktif dalam organisasi. Dan kami juga berencana untuk dapat menambah jumlah keanggotaan yang saat ini sudah mencapai sekitar 230 anggota,” jelas Nurry. (PIT)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me