Pajak Kemacetan Mendorong Orang Tinggal di Dalam Kota

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pengembang proyek hunian vertikal terpadu Green Pramuka (12,9 ha) di Jl A Yani, Jakarta Pusat, menilai ide pengenaan pajak kemacetan di sejumlah jalan utama Jakarta yang dikemukakan Pemprov DKI Jakarta positif bagi perkembangan hunian vertikal. Pasalnya, kebijakan itu bisa membatasi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan memperlancar mobilitas.

Apartemen The Green Pramuka

Apartemen The Green Pramuka | Foto : gambarrumahweb.wordpress.com

“Selain itu pajak tersebut juga dapat digunakan sebagai subsidi bagi pengguna transportasi massal. Dampak lebih jauh, mendorong masyarakat mencari hunian yang berdekatan dengan tempat kerja mereka (dan dilalui transportasi massal),” kata Jeffry Yamin, Marketing Director Green Parmuka City melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (16/11).

Dengan adanya pajak wajib itu, jelasnya, pilihan paling masuk akal bagi kebanyakan orang adalah tinggal di hunian vertikal yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan dan kampus perguruan tinggi, dengan terutama memilih hunian vertikal yang dikembangkan secara terpadu berikut aneka fasilitasnya di satu lokasi (one stop living) sehingga mengurangi mobilitas. “Green Pramuka sejak awal dikembangkan dengan konsep one stop living itu,” ujarnya.

Tinggal di kawasan hunian terpadu, dengan pusat-pusat bisnis dan gaya hidup serta kampus universitas juga terintegrasi dengan jalur transportasi massal, akan mengurangi keinginan orang memiliki kendaraan pribadi yang biaya operasionalnya besar. “Apalagi, masyarakat kota besar dan generasi milenial cenderung ingin praktis, dan lebih gemar menyisihkan uang untuk kesehatan, hiburan, olahraga dan piknik (ketimbang membeli kendaraan),” tutur Jeffry.

Sekarang makin banyak perumahan dan apartemen yang menawarkan kemudahan akses dan kedekatan dengan jalur transportasi massal, yang memudahkan akses penghuni ke pusat-pusat bisnis dan gaya hidup serta kampus itu sebagai nilai jual. Green Pramuka sendiri disebutnya berada di jalur yang dilalui transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) dan tidak jauh dari jalue kereta komuter Jabodetabek. Pengembang juga menyediakan shelter bus Damri menuju bandara hingga pool layanan kendaraan online, untuk makin memudahkan penghuni menggunakan transportasi publik.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, Jeffry menyebutkan, generasi berusia 18–34 tahun lebih senang tinggal di pusat kota, tempat mereka bisa hidup, bekerja, sekaligus menikmati hidup bersama komunitasnya sekaligus mudah meninggalkan hunian untuk berlibur. “Ide pengenaan pajak kemacetan seharusnya dikenakan tidak hanya (di jalan-jalan utama) di pusat kota, tapi di seluruh jalur utama Jakarta yang sudah terlayani angkutan massal. Tentu saja pemerintah juga dituntut menyediakan lahan parkir yang representatif (untuk para pelaju itu),” katanya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me