Jalan Panjang Wujudkan Broker Properti yang Legal & Profesional

Big Banner

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi Desember 2017, menurunkan ulasan tentang upaya organisasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) mewujudkan broker properti yang legal dan profesional.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono, ada ribuan kantor broker properti dan puluhan ribu broker properti di Indonesia. Di usianya yang sudah 25 tahun, berdiri tahun 1992, AREBI memiliki 956 anggota yang merupakan kantor broker properti. Anggota AREBI tersebar di 10 DPD AREBI yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB.

“Jika dibandingkan dengan jumlah kantor broker yang beroperasi di Indonesia, memang masih sedikit sekali yang menjadi anggota AREBI. Kami terus berupaya agar anggota AREBI semakin bertambah. Namun AREBI lebih berfokus agar anggota AREBI menjadi broker properti yang legal dan profesional,” kata Hartono.

Permendag Baru Pemerintah telah membuat regulasi untuk mengatur para broker properti, menjaga keberlangsungan industri broker properti, dan melindungi masyarakat yang menggunakan jasa broker properti. Terbaru pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/ PER/ 7/2017 pada Agustus 2017 lalu, menggantikan Permendag No.17/M-DAG/PER/12/2015.

Hartono mengatakan ada beberapa pokok dalam Permendag No. 51 Tahun 2017. Antara lain broker harus bersertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI) dan dalam berkerja sama harus membuat perjanjian tertulis dengan pemberi tugas. Lalu perusahaan broker properti harus mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

“SIU-P4 harus dicantumkan dalam papan nama perusahaan dan setiap promosi propertinya. Dalam 3 bulan pertama pengurusan SIU-P4 dapat menggunakan sertifikat pelatihan standarisasi profesi AREBI dan dalam 3 bulan selanjutnya harus mengikuti ketentuan uji sertifikasi LSP BPI,” ujar Hartono.

Lebih lanjut Hartono mengatakan, sanksi terhadap perusahaan yang tidak mempunyai SIU-P4 adalah denda Rp10 miliar atau pidana 4 tahun. “Mematuhi aturan adalah bentuk profesionalisme. Jika broker properti bekerja secara legal dan profesional maka masyarakat pengguna jasa broker properti akan puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga industri broker properti pun akan terus berkembang secara sehat,” ujar Hartono.

Untuk SIU-P4, katanya, perusahaan broker properti anggota AREBI yang saat ini berjumlah 956 kantor, yang sudah memiliki SIU-P4 baru sekitar 300 anggota. Hal itu lantaran pembuatan SIU-P4 pernah mengalami kendala namun saat ini kedala itu sudah tidak ada lagi.

”AREBI menargetkan sampai akhir tahun 2018 semua perusahaan broker properti anggota AREBI sudah memiliki SIU-P4 sehingga menjadi perusahaan yang legal. AREBI siap membantu anggotanya untuk mendapatkan SIU-P4,” ujar Hartono. Pemerintah, kata Hartono, sudah banyak memberi kemudahan perusahaan broker properti untuk memiliki SIU-P4. Bahkan bisa secara online dan gratis. Jika semua syarat dipenuhi, maka akan SIU-P4 akan segera dikeluarkan. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki SIU-P4,” ujar Hartono.

Sementara untuk broker properti, sejak beroperasi pada awal 2016 sampai 8 November, LSP BPI telah mengeluarkan 707 sertifikat/lisensi kepada Broker Properti (BP). Saat ini LSP BPI baru mengeluarkan sertifikat bagi BP, sementara untuk Manajemen Broker Properti (MBP) dan Manajemen Properti dan Investasi (MPI) baru akan dikeluarkan tahun 2018 mendatang.

“Data pemegang sertifikat bisa dilihat di web LSP BPI. Kami menargetkan sepanjang tahun 2018 bisa melakukan sertifikasi baru sejumlah minimum 800 sertifikat. Agar anggota

AREBI semakin banyak yang mengikuti ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat atau lisensi, LSP BPI terus melakukan sosialisasi ke para broker properti,” ujar Paulus Kusumo, Manager Sertifikasi LSP BPI.

Dengan memiliki sertifikat/lisensi, broker properti dianggap sudah memiliki kemampuan menjalankan pekerjaan sebagai broker properti. Di banyak negara, bahkan di negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, broker properti harus memiliki sertifikat/lisensi. Keberadaan aturan yang mewajibkan broker properti harus memiliki sertifikat/lisensi di Indonesia juga dianggap penting dengan dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan diberlakukan MEA, broker properti asing akan masuk ke Indonesia. Persaingan antar broker pun akan semakin ketat. Sertifikasi/lisensi merupakan salah satu bentuk proteksi pemerintah terhadap profesi agen properti.

Menurut Hartono, saat ini Departemen Perdagangan sudah mulai melakukan penertiban bagi broker properti yang ilegal dengan memberikan sanksi berupa teguran. “Tindakan tegas pasti akan dijalankan. Saat ini masih diberi waktu. Sebaiknya broker properti tidak perlu menunggu pemerintah melakukan penegakan hukum baru memiliki sertifikat/lisensi dan SIU-P4.” kata Hartono.

Hartono yakin jika pemerintah melakukan tindakan hukum, maka jumlah kantor yang memiliki SIU-P4 dan broker properti yang memiliki lisensi atau sertifikat akan meningkat tajam. “Biasanya bisa tertib kalau ada penertiban dengan sanksi tegas. AREBI siap bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan penertiban. Semua AREBI lakukan agar industri broker properti sehat dan terus berkembang dengan baik. Semua harus ada aturannya dan semua harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Hartono.

Apakah pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada broker properti ilegal? Dan apakah banyak broker properti yang terkena sanksi? Kita lihat saja nanti. MPI/YS

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:

https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia

atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com