Lima Kabupaten Tandatangani Piagam Kota Pusaka

Big Banner

Jakarta, mpi-update. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama lima Pemerintah daerah menandatangani Piagam Komitmen Kota Pusaka Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan pada Jumat (15/12/2017) di Jakarta. Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Dikutip dari situs resmi PUPR, bahwa penandatanganan dilakukan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dengan masing-masing kepala daerah setelah kelima kabupaten tersebut berhasil menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP).

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan program insentif kepada kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda tentang RTRW dan Perda tentang Bangunan Gedung. Selain itu, P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka.

Sampai dengan tahun 2016, P3KP telah diikuti oleh 57 kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk melestarikan aset pusaka yang dimiliki.

Dalam sambutannya, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengungkapkan, salah satu potensi kota yang dapat dikembangkan adalah melalui pengembangan aset pusaka kota, seperti kawasan dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat didalamnya, sehingga hal tersebut menjadi pendorong pembangunan kota, dan menjadi potensi ekonomi dan pariwisata, serta menawarkan pengalaman unik yang berasal dari kearifan lokal setempat.

“Kalau kita membangun hota hijau atau kota pusaka, peritahnya adalah melakukan pemeliharaan. Saya lihat di beberapa daerah masih longgar komitmennya dalam pemeliharaan,” ungkap Sri Hartoyo.

Pelaksanaan P3KP kedepan diharapkan berjalan dengan didukung peran aktif pemerintah daerah, sejalan dengan semangat P3KP yaitu sebagai program kolaboratif. Pengembangan berupa replikasi dan peningkatan penataan kawasan pusaka dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan mengacu prinsip-prinsip pelestarian.

“Kita dapat menyelaraskan pandangan dan semangat dalam upaya penataan dan pelestarian kota pusaka. Saya mengajak kita semua melalui program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, bersama-sama mewujudkan kota yang layak huni, berjati diri dan berkelanjutan secara inklusif, menjadi kota-kota Indonesia yang maju dan memiliki karakter yang kuat,” tutur Sri Hartoyo.

Hal ini juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me