Ali Tranghanda: Program DP Rp0 Jangan Terlalu Dipaksakan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Penyediaan hunian murah untuk masyarakat berpenghasiulan rendah/menengah (MBR/MBM) di Jakarta dengan down payment (DP) atau uang muka Rp0 yang dijalankan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mulai direalisasikan melalui pemancangan tiang pertama (ground breaking) rumah susun sederhana milik (rusunami) Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang dimulai Kamis (18/1/2018).

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyebut program itu terobosan bagus, karena jika berjalan lancar bakal dapat mendorong peningkatan pemilikan hunian yang layak oleh masyarakat menengah bawah di Jakarta.

Namun, ia menyayangkan belum jelasnya skema pembiayaan dan target konsumennya, MBR dan MBM di level seperti apa. “Program ini terlalu dipaksakan. Belum jelas skema dan targetnya. Seharusnya nanti saja ground breaking-nya,” katanya kepada housing-estate.com usai menjadi pembicara diskusi Ready to Take Off yang digelar Synthesis Development di Synthesis Square, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018).

Ia menyatakan, 55-60 persen penduduk Jakarta tidak memiliki rumah sendiri. Dari jumlah itu, 71 persen memilih menyewa rumah, sisanya tinggal dengan saudara atau orang tua. “Yang menyewa rumah mayoritas pendapatannya di bawah Rp4,5 juta per bulan. Nah, program DP Rp0 ini targetnya untuk kalangan yang mana?” tanya Ali.

Ia menyebtukan kembali, rusunami Pondok Klapa dijual Rp186 juta (tipe studio 21 m2) dan Rp320 juta (tipe dua kamar tidur 36 m2) dengan cicilan per bulan dengan bunga subsidi  Rp1,5 juta dan Rp2,6 juta. Angsuran sebesar itu hanya mampu dijangkau MBR/MBM bergaji minimal Rp4,5-7 juta/bulan. “Padahal yang tidak punya rumah di Jakarta didominasi masyarakat dengan income di bawah Rp4,5 juta,” ujarnya.

Selain itu, MBR/MBM bergaji Rp4,5-7 juta/bulan yang layak mengakses program itu pun, belum tentu layak kredit (bankable) dengan bunga subsidi sekalipun atau kreditnya berisiko macet karena gaya hidup milenialnya. “Apa-apa kartu kredit, selalu ganti ponsel baru, gemar hangout dan traveling, dan lain sebagainya. Belum bicara biaya hidup tinggal di apartemennya nanti. Saya bilang skemanya belum jelas. Ada road map-nya nggak, kita nggak tahu,” jelas Ali.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me