Kelemahan Rumah DP Rp0 Itu Apa Aja Sih?

Big Banner

 

Pekerja saat berjalan di area proyek pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Groundbreaking telah dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 18 Januari 2018. Foto: Rumah123/Jhony Hutapea

 

Kalau kamu bisa punya rumah tanpa membayar uang muka (DP) pastinya senang kan? Iyalah, siapa yang menolak? Nah, baru-baru ini program Rumah DP Rp0 kan baru saja diresmikan dan mulai dibangun Pemprov DKI Jakarta, tapi sayangnya banyak yang pro dan kontra.

Coba kali ini kita lihat dari pandangan pengamat properti Ali Tranghanda. Pengamat dari Indonesia Property Watch (IPW) ini menilai bahwa program Rumah DP Rp0 sifatnya sementara, gak akan berumur panjang. Kenapa? Karena sulit untuk digulirkan, kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Bangun Hunian DP Rp0, Ciyus nih! Mau Beli Gak?

“Program ini tidak akan bertahan lama karena tanah di Jakarta terbatas. Kesulitan masyarakat beli rumah bukan karena cicilan atau DP, tapi ketersediaan tanah,” kata Ali seperti dikutip Kompas.com, Kamis (25/1/2018).

Apa saja sih titik kelemahan Rumah DP Rp0 itu?

Pertama, kekhawatiran perumahan rakyat malah mengikuti skema pasar.

Kalau Pemprov DKI bekerja samanya dengan pihak swasta, Ali khawatir penyediaan rumah bagi warga DKI Jakarta yang tak mampu malah mengikuti skema pasar. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyediakan hunian masyarakat.

“Dalam satu menara, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) paling hanya berapa persen, sisanya komersial. Niatnya sih subsidi silang, tapi jadi semi bisnis,” kata Ali.

Baca juga: Mau Hunian DP Rp0? Gajimu Harus di Bawah Rp7 Juta

Kedua, pihak swasta pasti mencari untung meskipun sedikit.

Dalam menyediakan perumahan untuk warganya, menurut Ali, Pemprov DKI bisa memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), asal tidak seluruh skemanya diserahkan kepada pihak swasta.

“Kalau diserahkan ke swasta, pasti mereka akan cari untung, walaupun sedikit. Membangun rumah untuk rakyat tidak boleh cari untung seperti itu,” kata Ali.

Baca juga: Apa Sih Beda Rusunami Anies dengan Rusunawa Ahok?

Ketiga, kelemahan pengawasan tentang siapa saja pembelinya.

Ali mengingatkan agar Pemprov DKI membuat skema sasaran siapa saja yang berhak membeli Rumah DP Nol Rupiah itu. Jangan sampai tak tepat sasaran. Rumah yang seharusnya diperuntukkan bagi MBR malah dimanfaatkan pihak-pihak lain.

“Siapa yang bisa memastikan kalau rumah itu memang MBR yang beli? Sekarang dari kantor gampang bikin slip gaji,” kata Ali.

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me