30.000 Rumah Bersubsidi Terancam Tidak Dapat KPR

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Pengembang rumah murah kembali mengeluhkan aturan soal pembangunan rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah yang diluncurkan pemerintah sejak akhir April 2015. Pasalnya, ada banyak aturan yang bakal berlaku tahun ini demi menjaga kualitas rumah rakyat itu, mulai dari sertifikat laik fungsi (SLF), sertifikasi pengembang, hingga panduan pemilihan dan penggunaan material bangunannya.

Perumahan sederhana | Foto : dok. Majalah Housing Estate

Perumahan sederhana | Foto : dok. Majalah Housing Estate

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menerapkan Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Perkim) No. 403 Tahun 2002 soal Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat mulai tahun ini.

“Perkim itu tidak sesuai fakta di lapangan untuk rumah murah. Bayangkan saja, septic tank jaraknya harus 10 meter dari sumber air, padahal luas kavelingnya hanya 60 meter persegi (m2). Belum aturan besi tulangan harus 10 mm, pondasi harus batu kali, dan sebagainya. Kalau kita tidak ikuti, bank tidak mau mengeluarkan kreditnya. Makanya banyak rumah murah yang sudah mau akad jadi batal,” katanya saat temu media di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Aturan ini juga tidak melihat local wisdom suatu daerah yang menggunakan material berbeda. Misalnya, di Kalimantan karena tanahnya berawa menggunakan pondasi dari kayu ulir. Di beberapa kota di Sumatera juga membuat pondasi tidak dengan batu kali tapi menggunakan batu bata. Hal-hal seperti ini tidak diatur secara jelas sehingga berdampak pada produksi rumah murah.

Belum lagi pihak bank yang mengharuskan kalangan pengembang menandatangani pernyataan akan membeli kembali produknya (buy back guarantee) bila kondisi rumahnya tidak memenuhi persyaratan aturan itu. Ia menilai aturan itu terkesan dadakan diterapkan dan tidak dikomunikasikan dulu dengan kalangan pengembang.

Padahal, ada begitu banyak rumah yang saat ini sudah jadi (ready stock) atau sudah memasuki tahapan pembangunan sejak tahun lalu. Untuk pengembang anggota Apersi saja yang sudah melaporkan dari berbagai daerah, ada lebih dari 30 ribu unit rumah yang sudah jadi dan tengah proses dibangun yang semuanya terancam batal mendapatkan pembiayaan bank.

“Kami setuju peningkatan kualitas rumah murah dan sertifikasi pengembang. Tapi sekarang ini pemerintah hanya menggeneralisir produksi yang jelek, kemudian diratakan semua dengan mengeluarkan aturan ini. Bangunan komersial saja tidak ditentukan spesifikasi materialnya seperti apa. Ini rumah yang harganya sudah dipatok, ditentukan spesifikasinya. Tentu berat buat kami dan yang rugi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terhambat memiliki rumah sendiri,” tuturnya.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me