30 Ribu Rumah Siap Huni Apersi Tak Bisa Akad KPR

Big Banner

Sebanyak lebih dari 30 ribu unit rumah siap huni yang dibangun pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak bisa akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena ditolak perbankkan. Pasalnya, rumah yang dibangun tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) atau Perkim 403.

Ketua Apersi Junaedi Abdillah mengatakan, pihak perbankan tidak bersedia menyetujui KPR jika rumah subsidi yang dibangun tidak sesuai dengan Perkim 403. Akibatnya banyak rumah yang sudah dibangun terancam gagal terjual. “Perkim 403 menghambat realisasi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari perbankan. Untuk itu Perkim 403 perlu dievaluasi kembali, karena sangat memberatkan bagi pengembang dan juga nilai lokal,” ujar Junaedi di sela Raker Apersi, di hotel Ibis Cawang, Jakarta, Rabu (7/2).

Lebih lanjut Junaedi mengatakan, ada beberapa poin dalam Perkim 403 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di masing-masing daerah. Misalnya, dalam aturan tersebut rumah subsidi yang dibangun wajib menggunakan pondasi batu kali. Sementara di daerah tertentu seperti Jambi hanya ada batu bata dan beberapa poin lain yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Lalu, ketentuan bahwa WC harus terletak 10 meter dari sumber air di perumahan. Padahal, area klaster rumah subsidi luasannya minimal 50 m2 hingga 60 m2.

Ditambahkan Ketua DPD Apersi Jawa Barat Rahayu, dalam Perkim 403 disebutkan bahwa pengembang harus menggunakan besi dengan ketebalan 10 milimeter. “Dengan besi ketebalan 8 milimeter sebenarnya sudah cukup, tidak perlu sampai 10 milimeter. Selama ini ada rumah yang memakai besi 8 milimeter sampai 20 tahun tidak roboh,” jelas Rahayu seraya mengatakan di Jawa Barat stok rumah siap huni ada sebanyak 10.000 unit.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPD Apersi Korwil Bekasi Dedi Indra Setiawan. Menurutnya, banyak teknologi baru yang bisa diterapkan untuk membangun rumah murah. “Aturan yang ada belum mengakomodir teknologi-teknologi baru dalam pengembangan rumah murah. Pengembang membutuhkan teknologi baru dalam membangun rumah murah yang dapat mempercepat pembangunan dan menekan biaya produksi karena harga rumah sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Indra.

Tahun 2018, Apersi menargetkan pembangunan 130.000 unit rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Tahun lalu, kami hanya mampu merealisasikan 100.000 unit rumah, dari target 130.000 unit. Untuk tahun ini, angkanya masih tetap seperti tahun lalu,” kata Junaedi. YS

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me