Masih Soal Pembiayaan Perumahan Pekerja Informal (4)

Big Banner

Selain BP2BT, pemerintah juga memiliki program baru subsidi pembiayaan perumahan berupa Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditujukan untuk PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan BUMD. Lantaran menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) akan dilikuidasi menjadi BP Tapera.

BP Tapera sendiri sudah dapatkan modal awal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,5 triliun. Modal tersebut juga akan ditambah dari pemindahan aset Bapertarum yang hingga saat ini diperkirakan mencapai nilai Rp11,9 triliun dari dana pengembangan tabungan PNS.

Sebelumnya Kementrian PUPR melalui Direktorat Jenderal tiga program bantuan pembiayaan rumah yang telah berjalan seperti Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Susbidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Hingga akhir tahun 2017 telah tersalurkan KPR FLPP sebesar 23.000 unit, SSB sebesar 140.000 unit dan BUM sebesar 160.000 unit. Untuk tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan bantuan pembiayaan
perumahan berupa KPR FLPP sebesar 42.000 unit, SSB sebesar 225.000 unit dan BUM sebesar 344.500 unit

Miliki banyak skema, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pemerintah akan mengkaji ulang semua skema agar subsidi yang disalurkan tepat sasaran. Dengan dua tambahan skema baru ini, Lana memprediksikan
akan mengubah komposisi skema pembiayaan yang sudah berlangsung seperti FLPP, SBUM, dan SSB.

Program-program tersebut merupakan upaya mencapai target Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Banten, Roni Hardiriyanto Adali mengatakan program BP2BT yang sudah lama dinantikan baik pengembang di Banten juga para pekerja informal yang menjadi sasaran utama program ini. “Banyak sekali pekerja informal yang belum memiliki rumah yang belum tersentuh bantuan pemerintah sehingga bisa memiliki rumah. Hak mereka untuk memiliki rumah itu sama antara pekerja formal dan informal,” terangnya.

Menurut Roni, target 715.000 unit MBR dari program tersebut akan mudah diserap masyarakat se Indonesia yang sudah lama menunggu-nunggu program ini. “Adanya program ini saya yakin akan booming, karena jumlah pekerja informal itu jumlahnya lebih banyak dari pekerja formal. Banyak juga pekerja informal yang punya tabungan 2-5 juta, bahkan diantara mereka banyak yang memiliki uang cash untuk DP, hanya saja sering ditolak bank karena tidak bankable,” tambahnya.

Meski program ini untuk seluruh Indonesia, namun Roni meyakini penyerapan terbesar akan berada di daerah pinggiran penyangga perkotaan seperti Serpong, Maja, Bekasi, Depok dan lainnya.
Menanggapi rawannya program pemerintah yang tidak tepat sasaran, Roni mengatakan tergantung pengawasan dari berbagai pihak dan stakeholder yang terlibat.

“Kita sebagai developer juga selektif menseleksi calon penerima program juga pihak perbankkan. Saya rasa regulasi yang dibuat juga sudah sangat matang agar tidak salah sasaran seperti subsidi program subsidi formal yang mencapai 30%,” tukasnya. MPI DR

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me