Masih Soal Pembiayaan Perumahan Pekerja Informal (3)

Big Banner

Sementara Lana Winayanti mengatakan, penerima bantuan BP2BT dibagi ke dalam beberapa zonasi wilayah. Zona satu yaitu Jawa (kecuali Jabodetabek), Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Zona dua Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek. Sedangkan Zona tiga Papua, dan Papua Barat. “Zonasi ini untuk mengidentifikasi masyarakat yang akan menerima BP2BT,” lanjut Lana Winayanti.

Besarnya bantuan yang diberikan juga disesuaikan berdasarkan zonasi yakni Zona satu, besar penghasilan maksimal untuk membeli rumah tapak atau membangun rumah swadaya sebesar Rp6 juta, sementara untuk rusun sebesar Rp7 juta.

Zona dua besar penghasilan maksimal untuk membeli rumah tapak atau membangun
rumah swadaya sebesar Rp6 juta, sementara untuk rusun sebesar Rp7,5 juta. Sementara itu, Zona tiga besar penghasilan maksimal untuk membeli rumah tapak atau membangun rumah swadaya sebesar Rp6,5 juta, sementara untuk rusun sebesar Rp8,5 juta.

Selain membagi zonasi berdasar penghasilan maksimum, Dirjen Pembiayaan Perumahan menentukan harga minimal rumah tahun 2018 untuk mendapat bantuan tersebut. (lihat box)
Penyalahgunaan Dari pengalaman program bantuan pembiayaan perumahan pemerintah, rawan tidak tepat sasaran. Karena itu, untuk mencegah penerima program BP2BT bukan dari kelompok sasaran, Dirjen Pembiayaan Perumahan telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data e-KTP pemohon.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) telah ditemukan berbagai pelanggaran oleh penerima bantuan subsidi seperti rumah yang dibangun spesifikasi materialnya
diatas standar rumah subsidi, adanya penambahan jumlah kamar yang harganya tentu lebih tinggi dari harga rumah subsidi yang sudah ditentukan pemerintah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan pihaknya juga mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran KPR bersubsidi, ada beberapa pelanggaran yang dilaporkan, salah satunya adalah rumah tersebut dibiarkan
kosong atau tidak ditempati.

Pihaknya pun berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan bekerjasama dengan instansi lain. Salah satunya untuk mendeteksi rumah yang tidak ditempati, pihaknya bekerjasama dengan PLN. “Nantinya akan dilihat penggunaan listriknya, apabila penggunaannya minimum atau sangat kecil, maka kemungkinan besar rumah bersubsidi tersebut tidak ditempati,” jelas Budi.

Sanksi yang diterima apabila penerima KPR Bersubsidi melakukan pelanggaran, maka harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan untuk selanjutnya bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersil untuk angsuran selanjutnya.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com