Masih Soal Pembiayaan Perumahan Pekerja Informal (1)

Big Banner

Majalah Properti Indonesia edisi Februari 2018 menurunkan liputan tentang jalan panjang pembiyaan kredit pemilikan rumah untuk pekerja informal. Dise utkan bahwa segmen ini kerap disebut nonbankable, para pekerja informal kini bisa mendapatkan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Meski molor setahun, program ini sangat ditunggu-tunggu.

Jika selama ini pemerintah hanya memberikan bantuan pembiayaan perumahan bagi pekerja formal, mulai tahun 2018, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya pekerja dengan penghasilan tidak tetap atau informal juga bisa mendapatkan bantuan. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memberikan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang disingkat dengan BP2BT.

Program BP2BT diharapkan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi para pekerja informal untuk memiliki rumah. Sebab selama ini para pekerja tersebut kesulitan untuk mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) lantaran dianggap tidak masuk dalam kriteria perbankan (nonbankable). Dengan demikian penjual bakso, buruh, petani, nelayan, tukang bangunan bisa memiliki rumah lewat bantuan pemerintah ini.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah mensukseskan bantuan BP2BT kelompok pekerja sektor informal ini dapat mengakses pembelian rumah.

Saat ini, para pengembang masih menunggu regulasi pembiayaan yang lebih rinci sebelum menyasar segmen sektor pekerja informal. Pasar hunian untuk pekerja informal seperti pedagang, pengusaha
kecil, pengemudi dan pekerja lainnya sangat besar. Mereka kesulitan mengakses pembiayaan perumahan karena terbentur oleh persyaratan regulasi perbankan.

Soelaeman mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah pekerja di sektor informal mencapai 58,38% dari jumlah orang yang bekerja di Indonesia yang diperkirakan sekitar 140 juta jiwa. “Ini berarti ada potensi pasar perumahan sekitar 80 juta orang dari sektor informal yang dipastikan mampu menuntaskan angka defisit hunian yang sekarang disebut-sebut mencapai lebih dari 11,4 juta unit kan,” katanya

Molor

BP2BT merupakan bantuan dari program National Affordable Housing Program atau Program Perumahan Terjangkau Bank Dunia. Menurut data Bank Dunia, Indonesia menghadapi permintaan perumahan terjangkau dalam jumlah besar, dengan kebutuhan satu juta unit tiap tahunnya. Sekitar 20 persen dari 64,1 juta unit rumah berada dalam kondisi buruk. Sekitar 22 persen penduduk perkotaan Indonesia, atau sekitar 29 juta orang, tinggal di kawasan kumuh.

Karena itu, Sejak Maret 2017 Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar $450 juta untuk mendukung pemerintah Indonesia memperluas akses perumahan terjangkau. Adapun target sasaran 40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah di Indonesia.
Dirjen Pembiayaan Perumahan, membagi dana segar tersebut sekitar US$215 juta untuk membiayai program BP2BT, dan US$215 juta lainnya untuk mendukung peningkatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di bawah program Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Sementara itu, US$20 juta sisanya digunakan untuk peningkatan sistem, dan kebijakan perumahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dan Perum Perumnas.
Program ini seharusnya dimulai Juli 2017, namun karena alotnya perancangan skema penyaluran bantuan, maka BP2BT baru diluncurkan akhir Desember tahun lalu. Sementara itu pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan kuartal pertama 2018. Molornya penyaluran bantuan tak lepas dari target sasaran yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia serta melibatkan banyak pihak termasuk perbankan.

Program BP2BT ini akan menargetkan sebanyak 715.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR hingga tahun 2020. Dana yang diberikan pada penerima bantuan nantinya akan menjadi hak milik dan tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah.

Bantuan yang diberikan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan uang muka atau down payment (DP) guna meringankan MBR memiliki rumah tapak, rumah susun (rusun) hingga rumah swadaya.
“Penggunaan BP2BT ini bisa untuk pembelian rumah atau rusun yang dibangun oleh pengembang, dilakukan secara swadaya, atau membangun kembali rumah yang tidak layak huni,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me