Pemerintahan Baru Perlu Seimbangkan Properti dengan Perumahan Rakyat

Big Banner

Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintahan baru yang terpilih pascapemilu diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan sektor perumahan rakyat dan properti komersial.
 
Associate Director Consultancy and Research Knight Frank, Hasan Pamudji mengatakan pemerintah yang terpilih nanti diharapkan mampu membuat terobosan bagi sektor penyediaan papan secara umum.
 
Menurutnya, terobosan itu terutama diarahkan bagi beberapa permasalahan yang selama ini mengadang, seperti soal penyediaan lahan, regulasi, dan terkait perizinan.
 
“Beberapa pembebanahn selama ini terkendala aturan yang saling berbenturan. Misalnya, soal kepemilikan properti oleh asing, yang tidak jalan,” ujarnya kepada Bisniss, Senin (9/6/2014)
 
Dia menjelaskan terobosan itu harus mampu menyeimbangkan pemenuhan hak masyarakat dalam hal perumahan rakyat dengan dukungan pemerintah bagi pihak swasta dalam menggerakkan sektor properti komersial sebagai salah satu pilar sektor riil.
 
Hasan mencontohkan permasalahan lahan yang sudah umum terjadi di negara manapun.
 
Alot dan sulitnya penyediaan lahan bagi perumahan rakyat menjadi masalah pelik yang harus dipecahkan pemerintah baru.
 
Namun, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjaga penyediaan lahan bagi pengembangan properti komersial.
 
“Selain itu, pemerintah juga pemerintah perlu memerhatikan harga properti. Jangan sampai rakyat kecil semakin tidak mampu,” jelasnya.
 
Oleh karena itu, Hasan menuturkan pemerintah baru membutuhkan sebuah perencanaan jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
 
“Misalnya dengan menggenjot infrastruktur yang baik, sehingga pemerataan penduduk bisa dilakukan. Dan bisa menjaga konflik kepentingan bisnis dan perumahan rakyat,” imbuhnya.

Editor : Ismail Fahmi

properti.bisnis.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me