Investasi Properti Memang Tidak Selalu “Cengli”

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Berinvestasi dalam properti di Indonesia tidak pernah merugi. Pernyataan ini tidak salah. Dalam sejarahnya harga properti seperti rumah, apartemen dan lain-lain di negeri ini selalu meningkat, kendati kadang cukup tinggi kadang melandai tergantung situasi.

Golf Island

Golf Island

Mengutip Property Market Update kwartal satu 2018 versi perusahaan konsultan properti Colliers International Indonesia misalnya, sepanjang 2008–2014 kenaikan harga apartemen di Jakarta rata-rata mencapai 16 persen per tahun (dari Rp12 jutaan menjadi Rp25 jutaan/m2), sedangkan tahun 2015–2020 diperkirakan hanya lima persen per tahun (dari Rp25 jutaan menjadi Rp35 jutaan/m2).

Namun, berinvestasi dalam properti juga bisa amsyong alias apes. Pernyataan ini juga benar dan tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, karena setiap investasi selalu ada risikonya. Hanya, amsyong itu bukan karena harga propertinya tidak meningkat dan/atau unitnya sulit disewakan, tapi karena proyeknya tidak dibangun atau tidak jelas kapan diserahterimakan.

Risiko ini juga harus diresapi betul oleh konsumen saat akan berinvestasi dalam properti. Apalagi, pemasaran properti umumnya dilakukan secara inden, masih berupa gambar dengan janji serah terima sekian bulan atau tahun kemudian dan legalitas termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) masih dalam proses, bukan dalam bentuk sudah jadi dan bersertifikat.

Jadi, risiko proyek gagal dibangun selalu terbuka, bahkan pada proyek dari perusahaan developer yang sudah sangat dikenal sekalipun. Sebagian konsumen suka tidak memperhatikan risiko ini, karena sudah berbunga-bunga duluan membayangkan keuntungan yang akan diraihnya saat propertinya nanti sudah jadi.

Pasalnya, harga properti inden biasanya masih rendah. Apalagi, kalau dibeli tunai, makin rendah lagi. “Beli properti inden itu ibarat dapat diskon 10–15 persen. Seiring progres penjualan dan pembangunan proyek, harganya akan naik lagi 15-20 persen,” kata seorang direktur perusahaan developer yang saat ini mengembangkan sebuah apartemen di Jakarta Barat awal April lalu.

Jadi, membeli properti inden memang sangat menguntungkan. Tapi, ada tapinya. Kalau proyeknya jadi dibangun dan propertinya diserahkanterimakan tepat waktu komplit dengan legalitas pendukungnya, kemudian bisa dijual lagi dan/atau disewakan.

Bagaimana memastikan proyek pasti dibangun dan diserahterimakan? Tidak ada, kecuali kepercayaan terhadap reputasi dan komitmen developer. Kalau developernya ingkar janji atau wanprestasi, ya sudah, anda apes. Dan, yang bisa wanprestasi bukan hanya developer baru atau developer yang sejak awal memang kurang punya komitmen.

“Developer dengan reputasi bagus pun bisa wanprestasi,” kata Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia. Tidak percaya? Lihat saja kasus proyek apartemen mewah Golf Island di kawasan pulau reklamasi Jakarta besutan PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, salah satu grup usaha properti besar dan berpengalaman di Indonesia.

Senin lalu (9/4/2018) pengembang apartemen Golf Island itu digugat pailit sejumlah konsumennya ke pengadilan, karena gagal men-delivery proyeknyasesuai janji kendati konsumen sudah membayar lunas unit-unitnya senilai puluhan miliar rupiah.

Memang, developer wanprestasi bukan karena dengan sengaja tidak membangun proyeknya, tapi karena pemerintah DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi itu tahun lalu. Jadi, alasannya force majeur yang secara hukum dibenarkan.

Tapi, di pihak lain juga sulit untuk tidak menyalahkan developer karena sejak awal dengan berani memasarkan dan mengembangkan proyek. Padahal, mereka tahu kelengkapan legalitasnya masih sangat spekulatif karena proyek reklamasi itu terus menuai pro dan kontra. Selain itu Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi yang akan menjadi dasar penerbitan IMB-nya juga masih digodok Pemprov Jakarta dan DPRD. Tanpa IMB, dasar hukum pengembangan apartemen tidak ada.

Meledaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI dan eksekutif Agung Podomoro Land (APL), grup usaha properti besar lain yang sudah go public dan juga mengembangkan proyek di pulau reklamasi, akhirnya memuluskan jalan untuk menghentikan pembahasan Perda dan rencana pengembangan proyek kontroversial itu.

Tentu saja konsumen juga ikut bersalah, karena dengan pede membeli tunai properti di proyek kontroversial yang belum jelas wujudnya dan masih sangat spekulatif legalitasnya. Inilah hasilnya. Kalau sudah begini, investasi properti memang sama sekali tidak cengli.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com