Pencabutan Izin Sejumlah Broker. Apa Kesalahannya? (2)

Big Banner

AREBI mendukung Kemendag menertibkan agen perantara penjualan properti. Ketua Umum DPP AREBI Hartono Sarwono mengatakan siap membantu Kemendag dalam melakukan penertiban kantor broker properti yang tidak mengurus perijinannya. “SIU-P4 harus diurus bersangkutan langsung secara online dan gratis ke Kemendag. AREBI hanya akan membantu memberikan informasi mengenai SIU-P4. Sebagai perusahaan broker properti harus mempunyai ijin khusus tersebut,” kata Hartono.

Hartono menegaskan, persyaratan untuk SIU-P4 ini ada saat pendaftaran pengurusan SIU-P4. Dia menegaskan bahwa AREBI tidak memberi persyaratan khusus. Sebagai asosiasi, AREBI memberikan pelatihan standarisasi profesi broker properti di Indonesia “Adapun persyaratan SIU-P4 adalah dua tenaga ahli yang bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” tuturnya. Dia juga menambahkan bahwa persyaratan SIU-P4 melalui pelatihan ini bisa melalui AREBI ataupun melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPD AREBI Bali Putu Subada Kusuma yang menyambut positif tindakan Kemendag. Sudah sangat lama, keberadaan broker properti tidak berizin di daerah ini dan belum pernah mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah. Subada menduga jumlah broker properti bodong yang beroperasi di Pulau Dewata sangat banyak. Menariknya investasi properti di daerah ini mendorong banyak pelaku broker properti bermunculan tanpa mau mengurus izin terlebih dulu. Saat ini jumlah anggota AREBI Bali baru 50 perusahaan.

“Kami tentu senang sekali akhirnya ditindak. Sudah sejak lama kami yang resmi dan membayar pajak kepada pemerintah menunggu ketegasan seperti ini,” kata Subada. Menurut Subada keberadaan broker properti ilegal tidak berkontribusi terhadap daerah karena tidak diharuskan membayar pajak seperti perantara properti resmi. Berbeda dengan broker berizin yang diharuskan bayar pajak. AREBI Bali menyarankan agar ke depannya, Kemendag menggandeng Imigrasi karena tidak menutup kemungkinan didapati warga negara asing (WNA) dalam perusahaan properti. Menurutnya, isu banyaknya broker properti di Bali dimiliki WNA sudah santer terdengar tetapi susah untuk membuktikan.

Sudah diberikan banyak kemudahan

Catatan Properti Indonesia, aturan perusahaan broker properti harus memiliki SIU-P4 sudah ada sejak tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.17/M-DAG/PER/12/2015. Kemudian pemerintah memperbaharui dengan Permendag No.51/M-DAG/ PER/ 7/2017 pada Agustus 2017 lalu.

“SIU-P4 harus dicantumkan dalam papan nama perusahaan dan setiap promosi propertinya. Dalam 3 bulan pertama pengurusan SIU-P4 dapat menggunakan sertifikat pelatihan standarisasi profesi AREBI dan dalam 3 bulan selanjutnya harus mengikuti ketentuan uji sertifikasi LSP Broker Properti Indonesia,” ujar Hartono.

Lebih lanjut Hartono mengatakan, “Mematuhi aturan adalah bentuk profesionalisme. Jika broker properti bekerja secara legal dan profesional maka masyarakat pengguna jasa broker properti akan puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga industri broker properti pun akan terus berkembang secara sehat,” ujar Hartono.

AREBI, kata Hartono, akan terus mendorong agar para pelaku usaha perantara perdagangan properti mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/ PER/ 7/2017. Dengan memiliki SIU-P4 perusahaan broker sudah legal beroperasi di Indonesia. Hartono mengungkapkan, perusahaan broker properti anggota AREBI yang saat ini berjumlah 956 kantor, yang sudah memiliki SIU-P4 baru sekitar 300 anggota. Hal itu lantaran pembuatan SIU-P4 pernah mengalami kendala namun saat ini kedala itu sudah tidak ada lagi.

”AREBI menargetkan sampai akhir tahun 2018 semua perusahaan broker properti anggota AREBI sudah memiliki SIU-P4 sehingga menjadi perusahaan yang legal. AREBI siap membantu anggotanya untuk mendapatkan SIU-P4,” ujar Hartono. Pemerintah, kata Hartono, sudah banyak memberi kemudahan perusahaan broker properti untuk memiliki SIU-P4. Bahkan bisa secara online dan gratis. Jika semua syarat dipenuhi, maka akan SIU-P4 akan segera dikeluarkan. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki SIU-P4,” ujar Hartono. MPI YS

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me