Sejumlah Kantor Broker Dihentikan Sementara Operasionalnya (1)

Big Banner

Sejumlah perusahaan broker properti terkena sanksi berupa penyegelan dan tidak diizinkan untuk beroperasi selama belum memenuhi aturan SIU-P4. Bila tetap melanggar, akan diancam pidana 4 tahun dan denda Rp10 miliar.

Majalah Properti Indonesia edisi April 2018 mengulasnya di rubrik “Legal”. Disebutkan, setelah sekian lama ditunggu, akhirnya pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan penegakan hukum bagi kantor broker properti yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51 tahun 2017, perusahaan broker properti harus memiliki SIU-P4. Pemerintah membuat regulasi tersebut untuk mengatur para broker properti, menjaga keberlangsungan industri broker properti, dan melindungi masyarakat yang menggunakan jasa broker properti.

Penegakan hukum pertama kali dilakukan Kemendag melalui Direktorat Tertib Niaga, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dilakukan pada Januari (11/1) lalu di Pulau Dewata Bali. Ada 10 kantor broker di Bali yang disegel dan dihentikan sementara operasionalnya. Dua bulan kemudian, yakni pada pertengahan Maret (14/3), Direktorat Tertib Niaga, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan inspek mendadak (sidak) ke kantor broker properti di Jakarta.

Di Jakarta, ada dua kantor broker properti yang disegel yakni Chika Property di Kelapa Gading dan Era Peak di Bukit Golf Mediterania Jakarta Utara. Kedua perusahaan tersebut tidak memiliki SIU-P4. “Saat diinspeksi, pengusaha tidak mampu menunjukkan SIU-P4, padahal perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha perdagangan properti.

Chika Properti izin usahanya menjual alat teknik, mekanikal dan konstruksi. Ini menyalahi aturan yang berlaku,” ujar Veri Anggrijono, Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bagi perusahaan yang disegel tersebut, mereka tidak diizinkan untuk beroperasi selama belum memenuhi aturan. Bila melanggar, akan diancam pidana 4 tahun dan denda Rp10 miliar. Hal itu sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Veri mengatakan, tindakan tegas tersebut diambil setelah melakukan pengawasan kurang lebih selama satu bulan.

“Penghentian kegiatan sementara ini dilakukan setelah melakukan pemantauan terlebih dahulu dan saat disidak pengusaha tidak mampu menunjukkan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4),” ungkapnya.

Lebih lanjut Veri mengatakan, pengawasan kegiatan perizinan ini dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan level of playing field yang sama bagi pelaku usaha. Sebab, ada sekitar 50% perusahaan properti di Jakarta yang tidak memiliki izin usaha.”Karena kasihan broker properti yang sudah diatur tertib dan mempunyai sertifikasi mereka melakukan kegiatan usahanya tetapi di lain sisi ada broker properti yang belum bersertifikasi, “ terang Veri.

Dia menambahkan, dengan banyaknya perusahaan properti yang tidak memiliki izin maka akan berdampak terhadap konsumen. Terlebih konsumen harus bisa mewaspadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kalau misalnya broker-broker yang tidak mempunyai izin menerima uang muka dan hilang jejak kan merugikan. Nah, kira-kira seperti itu sehingga kita mulai menertibkan. Bagaimana mereka memasarkan properti agar tidak merugikan konsumen,” ujar Veri.

Menurut Veri, perusahaan broker properti seharusnya mengindahkan aturan SIU-P4 yang disosialisasikan oleh Kemendag dan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI). Padahal aturan tersebut selalu disosialiasikan ulang dengan bantuan asosiasi. Selama ini, kata Veri, Kemendag juga sudah mempermudah perizinan usaha dan tidak sama sekali dikenakan biaya. Hanya saja, untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan memang dikenakan biaya administratif.

Veri berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait lain dalam pengentasan broker liar. Setelah dilakukan penindakan hukum, Veri meminta perusahaan yang belum memiliki SIU-P4 tidak mengulur waktu untuk mengurus SIU-P4 yang bisa selesai dalam dua sampai tiga hari.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me