Program Kampung Susun Dikritik

Big Banner

JAKARTA–Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengkritik program Kampung Susun yang menjadi janji kampanye Jokowi-Ahok. “Bantaran kali bukan tempat tinggal,” kata Joga ketika dihubungi Tempo, Selasa, 2 Oktober 2012.

Menurut dia, bila Jokowi-Ahok memperbolehkan warga ilegal yang selama ini mendiami bantaran sungai, berarti keduanya menyalahi aturan perundangan. “Undang-Undang mengatur bantaran kali merupakan daerah hijau,” kata Joga.

Selain itu, membangun perumahan bagi warga di bantaran kali berarti melanggar Peraturan Daerah RTRW 2011-2025. “Dalam Perda RTRW disebutkan bahwa bantaran kali akan dibersihkan dari penduduk. Tren ke depan, kita akan mengembalikan fungsi bantaran kali sebagai daerah hijau,” kata Joga.

Menurut Joga, Perda RTRW juga secara detail mengatur relokasi penduduk di Bantaran Kali ke daerah di sekitarnya. “Penduduk bantaran Kali sedianya dipindahkan tak jauh dari lokasi mereka biasa tinggal dalam bangunan vertikal,” katanya.

Relokasi penduduk, kata dia, sudah masuk dalam sejumlah proyek kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Diantaranya, kata dia, Program Kali Ciliwung Bersih yang akan diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative).

Program JEDI yang sekarang diubah menjadi program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) sedianya mulai dilakukan pada 2009 lalu. Proyek ini menelan anggaran sebesar US$ 190 juta atau sekitar Rp 1,7 Triliun bank dunia menguncurkan pinjaman sebesar US$ 139 juta. Sisanya dari APBN dan APBD. Namun, proyek ini baru dapat dilaksanakan tahun depan karena Peraturan Pemerintah yang mengatur penggunaan dana hibah untuk daerah baru diteken Presiden pada akhir 2011 lalu.

Proyek JUFMP pengendalian banjir Jakarta ini akan merehabilitasi 67,5 kilometer dari 11 kanal utama, pengerukan 65 hektare dari empat waduk dan perbaikan 42 kilometer tanggul. Pemenang lelang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menurut Joga, program kampung susun bisa dibangun di daerah yang tak jauh dari bantaran kali. “Kalau Jokowi-Ahok mau, mereka masih bisa membangun kampung susun ini di daerah sekitar bantaran kali. Tapi bukan di Bantaran Kali,” katanya.

Pembangunan itu, kata dia, bisa dilakukan dengan meminjam tanah milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau BUMN. “Kalau mau membebaskan tanah juga bisa,” katanya.

Jokowi-Ahok, kata dia, juga harus mempertimbangkan warga yang enggan memiliki keluarga lain yang tinggal diatas lahan mereka. “Kalau ada warga yang tinggal di atas, mereka lebih mudah menerima kalau itu keluarga mereka juga,” katanya.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

properti.tempo.co