DPD REI Jakarta Gelar Riset Perkembangan Industri Realestat

Big Banner

Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta masa bakti 2017-2020 melaksanakan Riset Properti sebagai salah satu program kerja strategis. Bagi para pelaku industri realestat, riset merupakan sebuah kebutuhan. Hasil riset dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku industri, pemerintah maupun stakeholder untuk mengambil kebijakan atau tindakan. Kali ini riset dilakukan untuk mengetahui persepsi anggota REI DKI Jakarta tentang perkembangan industri realestat.

Wakil Ketua Bidang Riset dan Luar Negeri DPD REI DKI Jakarta Chandra Rambey menjelaskan survei yang dilakukan berdasarkan aspek kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer berupa survei melalui penyebaran kuesioner atau wawancara. Survei ini bertujuan memetakan minat responden, sehingga bisa memprediksi kecenderungan responden dalam memutuskan ssuatu tindakan. “Survei ini untuk mengetahui siapa responden, apa yang dipikirkan dan dirasakan, atau kecenderungan suatu tindakan,” ujar Chandra.

Sementara Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan berdasarkan survei, selama dua bulan dari Februari-April 2018 kepada 350 pengembang properti anggota REI DKI, sebanyak 55% pengembang anggota REI DKI Jakarta menyatakan, kondisi properti 2018 akan tetap sama dengan tahun lalu. Sedangkan sebanyak 34% optimistis bahwa kondisi properti 2018 lebih baik dari tahun kemarin.

“Kondisi properti saat ini memang sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Namun demikian pengembang dan pasar properti harus tetap optimistis bahwa kondisi 2018 akan semakin membaik,” ujar Amran di kantor REI DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/5).

Dan berdasarkan survei, industri realestat sangat mudah terdampak oleh kebijakan pemerintah, yakni perpajakan, perizinan, suku bunga kredit. Khusus di DKI Jakarta, perizinan masih menjadi kendala. Terkait persoalan ini, Amran mengungkapkan birokrasi adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi proses perizinan. “Faktor terbesar yang memengaruhi sulitnya perizinan di DKI adalah birokrasi sebesar 40%, lalu kebijakan 17%. Sisanya soal persyaratan 25%, dan biaya pengurusan 18%,” papar Amran

Sebanyak 69% responden menyatakan lebih mudah memperoleh perizinan di luar DKI Jakarta dibandingkan dengan di DKI Jakarta. Untuk itu, Amran berkeinginan ada relaksasi perizinan. Pasalnya bila sektor properti menggeliat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena mempunyai multiflier effect yang tinggi dengan 175 industri ikutan dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Amran juga mengatakan, hasil survei yang dilakukan oleh Akademi Realestat memberikan gambaran bahwa pengembang masih bersemangat untuk menggarap proyek properti yang didukung dengan upaya penyediaan capex dalam nilai cukup besar.Capital Expenditure atau dana investasi sebagai biaya bisnis yang dikeluarkan untuk menciptakan produk yang dijual ke pasar atau pembeli

“Mayoritas tetap merencanakan pengembangan perumahan sederhana, menengah atas dan apartemen dengan prioritas kebutuhan infrastruktur, seperti air bersih dan jalan,” ujarnya. Pengembang member REI Jakarta sebanyak 24% menyediakan capex pada tahun ini sebesar Rp101 miliar- Rp300 miliar, sebanyak 22% pengembang menyediakan capex nilainya lebih dari Rp900 miliar. YS

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me