Registrasi dan Sertifikasi untuk Antisipasi Pengembang Nakal (3)

Big Banner

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan keberadaan pengembang nakal tidak bisa dihindari. Meski diakuinya jumlahnya kecil, harus ada upaya tegas untuk memberantasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya termasuk mendirikan badan pendidikan dan pelatihan
(diklat) yang berkeliling ke daerah. Sistem rekrutmen pengembang untuk masuk asosiasi juga terus ditingkatkan kualitasnya termasuk mengembangkan lembaga sertifikasi sendiri. “Tentu kalau pengembang ini nakal, dia akan tergerus dengan sendirinya,” kata Soelaeman.

Untuk mempertahankan kualitas bangunan, kata Soelaeman, REI bakal menerbitkan sertifikat terkait kompetensi. Sertifikat ini diharapkan juga dapat meningkatkan tanggung jawab pengembang dan menjadikan perusahaannya sehat. Sertifikasi pengembang ditargetkan dapat diberlakukan pada tahun ini. “Secara resmi dan legal kami sudah dapat izinnya dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN), tapi sekarang kami baru berlakukan ini untuk para anggota REI saja,” ujar Soelaeman.

Ia mengatakan, sertifikasi ini diberlakukan pada orang per orang. Jenis sertifikasinya antara lain sertifikasi untuk pembebasan lahan, manajamen konstruksi, pemasaran dan keuangan. Meski demikian, pria yang kerap disapa Eman ini menuturkan, setiap orang bisa memiliki lebih dari satu sertifikat. “Jumlahnya ada 17 kompetensi yang kita sertifikasi. Jadi perusahaan pengembang harus punya staf dengan sertifikasi misalnya A, B, dan C,” jelas Eman.

Ke depan, ia mengaku akan merancang sertifikasi khusus untuk perusahaan misalnya berdasarkan nilai kapitalisasi, lokasi proyek, dan jumlah proyek. Menurut Eman, meski perusahaan pengembangnya baru, tapi yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di properti maka akan mendapatkan sertifikasi yang berbeda dengan perusahaan yang pemiliknya benar-benar baru. “Pengembang itu tidak hanya membangun lingkungan fisik tetapi juga harus membangun
lingkungan sosial. Dengan tujuan utama itu, kita rumuskan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk para pengembang bisa dapat sertifikat,” ujar Eman.

“Sertifikasi bagi pengembang lebih baik dilakukan asosiasi pengembang. Sebab pengembang tidak sama dengan perusahaan konstruksi. Saya kira kami tidak bisa disertifikasi pihak lain karena kompetisi kami tidak hanya membangun. Kami harus bisa membebaskan tanah, membangunnya, juga harus bisa menjual. Pada akhirnya kompetensi kami ini lebih ke penciptaan nilai,” tambah Eman.

Anggota REI saat ini berjumlah 5.200 perusahaan, yang terdiri dari 4.000 pengembang yang bergerak di perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan 1.200 perusahaan properti komersial dan perusahaan yang bukan pengembang properti.

Eman mengatakan dalam kepengurusan REI saat ini, ada tujuh pilar yang ditekankan sebagai program kerja utama. Pilar pertama dari ketujuh pilar tersebut yakni pendidikan dan pelatihan. Saat ini, tuturnya, sekitar 70% hingga 80% pengembang bergerak di pengembangan rumah sederhana. Tidak jarang, para pengembang ini merupakan individu yang semula bekerja di bidang lain dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang properti.

Bisnis properti, kata Eman, merupakan muara dari peralihan industri lain. Banyak dari pelaku di industri properti saat ini semula mengembangkan bisnis di industri lain. Setelah cukup mapan, pelaku usaha di sektor minyak, tambang, pertanian, konstruksi, dan lainnya, mengembangkan profil usahanya ke sektor properti.

Selain itu, tidak sedikit pula pelaku usaha individu yang terjun ke bisnis ini untuk mencoba peruntungan selain profesi yang semula digeluti. Tidak jarang, mereka berasal dari kalangan pendidik atau guru, pegawai bank, notaris, kontraktor, dan beragam profesi lainnya. Hal ini menyebabkan profesi pengembang tidak memiliki kompetensi yang sama dan berujung pada berbagai masalah sepanjang proses pengembangan proyek properti.

Konsumen pun akhirnya menderita kerugian akibat aksi spekulasi para pendatang baru ini. “Tidak semua developer Indonesia mempunya kemampuan yang sama. Tanpa belajar, tidak akan bisa hebat sekali. Para pengembang kecil itu butuh coaching, counseling, atau training,” kata Eman.

Terkait dengan sertifikasi pengembang, Direktur Housing Urban Development Zulfi Syarif Koto mengapresiasi dan mendukung rencana tersebut. “Ini merupakan salah satu langkah inventarisasi anggota sampai ke daerah. Dengan sertifikasi ini akan meningkatkan kualitas anggota REI,” ungkapnya. Pengembang, menurutnya, memang perlu diberikan pembekalan ilmu terkait dengan profesinya termasuk tata cara perencanaan dan pengembangan kawasan serta manajemen aset yang seluruhnya tercakup di dalam sertifikasi.

Mengenai pelaksana sertifikasi, ia menilai akan lebih baik apabila sertifikasi itu dilakukan seluruh asosiasi pengembang perumahan dan kawasan yang ada, seperti juga Apersi. “Selain sertifikasi, harusnya seluruh pengembang juga tergabung ke dalam asosiasi. Seharusnya pemda tidak memberikan izin pembangunan kepada yang tidak tergabung dalam asosiasi.

Itu kontraktor, bukan pengembang namanya, karena kalau ada permasalahan, konsumen yang akan paling dirugikan,” ujar Zulfi seraya mengatakan pengembang yang tidak tergabung dalam asosiasi akan dengan mudah menghilang ataupun melarikan diri apabila terjadi permasalahan. Senior Associate Director Collier International Indonesia Ferry Salanto mengapresiasi upaya REI dalam pembentukan lembaga sertifikasi bagi pengembang.

Menurutnya, lembaga ini muncul dari ide yang sederhana, yakni memastikan setiap pengembang menjadi bertanggung jawab. “Bagus ya, supaya ke depan kita tidak dengar lagi adanya pengembang nakal. Jadi, komitmen pengembang bisa teruji apapun yang mereka katakan pada awal adalah yang akan didapat konsumen nantinya,” katanya. Selain itu, sertifikat ini juga akan memudahkan konsumen dalam mencari dan mengenal latar belakang pengembang. Tak hanya yang bisa dilakukan selama ini, yakni sebatas melalui situs pencarian di Internet.

Vice Director Paramount Land M. Nawawi juga merespon positif sertifikasi. Dia mengatakan kepercayaan konsumen menjadi salah satu kunci dalam meraih sukses di industri properti. Pemerintah juga sebenarnya dapat menjadikan sertifikasi itu sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pengembang di lapangan. “Sekto properti berbeda dengan otomotif atau sektor lain yang dapat membayangkan produknya melalui brosur. Agar masyarakat dapat mempercayai pengembang, maka dibutuhkan lembaga yang mengakui eksistensinya,” ucapnya.

Aldi Garibaldi, Senior Associated Director Capital Markets and Investment Services Colliers International Indonesia berharap adanya upaya lain dari pemerintah untuk lebih tegas membentuk lembaga perlindungan konsumen khusus properti. Menurutnya, OJK dan YLKI tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat yang bertindak sebagai konsumen produk pengembang. “Di luar negeri sistem bisa sangat baik. Pengembang tidak diperkenankan membawa uang konsumen sebelum pembangunan unit, kenapa di Indonesia tidak bisa?” kata Aldi. MPI YS

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me