Registrasi dan Sertifikasi untuk Antisipasi Pengembang Nakal (2)

Big Banner

Diketahui, sesuai Kepmen Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Sarusun maka pengawasan salah satunya dilakukan oleh Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKP4N). “Undang-undang sudah memadai mengatur sanksi dan pidana. Yang kurang adalah penegakan dalam aturan itu. Ini dibutuhkan petunjuk pelaksanaan petugas di lapangan, selama ini tidak tegas maka membuat mereka khawatir apakah ini benar atau tidak,” jelasnya.

Permen PUPR sedang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun draf Peraturan Menteri (Permen) PUPR tentang Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan. Penyusunan Permen PUPR itu merupakan amanat Undang- Undang (UU) nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana pemerintah wajib melakukan registrasi hingga sertifikasi terhadap pengembang perumahan.

“Saat ini telah masuk tahap public hearing, kami mengupayakan agar cepat selesai,” kata Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Dia menyebut, registrasi terhadap pengembang bertujuan agar di kemudian hari tidak terdapat penipuan dengan kedok penjualan properti, khususnya perumahan.

Adanya registrasi memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen.“Sedangkan sertifikasi untuk memastikan pengembang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi rumah yang dibangun tidak asal-asalan,” ucapnya.

Meski draf Permen PUPR tersebut saat ini masih digodok, Kementerian PUPR telah memiliki Sistem Registrasi Pengembang (Sireng). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyebut, pengawasan pengembang yang membangun rumah murah lebih ditingkatkan, salah satunya dengan pembuatan Sireng. “Sistem itu diberlakukan sejak Januari 2018. Pengembang yang membangun rumah murah harus mendaftar ke sana, kita lihat kinerja sebelumnya.

Baru setelah itu kita putuskan, dia bangun atau enggak,” katanya. Tak hanya itu, menurut Lana, ketika bangunan rumah murah berkualitas tak baik, Kementerian PUPR telah menyiapkan hukuman. Dia mengatakan, hal ini dilakukan agar tak ada lagi keluhan, misalnya tembok rumah murah yang cepat retak. “Keluhannya cukup banyak ya. Tapi nanti di akhir tahun kita juga beri reward juga bagi pengembang yang tidak asal-asalan, sehingga harapannya bisa memotivasi yang lain,” terang Lana. Saat ini pemerintah telah meregristasi 8000 pengembang dan 16 asosiasi pengembang yang telah mendaftar pada Sireng.

Dengan sistem tersebut, Lana mengatakan, pengembang yang dapat membangun rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah pengembang yang telah terdaftar di Ditjen Pembiayaan Perumahan.”Kami akan memantau kinerja pengembang serta memberi kepastian kepada bank terhadap kualitas rumah dan kualitas pengembangnya,” ujar Lana.

Setelah proses regristasi, pemerintah akan menyertifikasi pengembang. “Jadi asosiasi perusahaan pengembang itu akan diakreditasi dan diregristasi (oleh pemerintah). Untuk pengembang akan dilakukan dua hal, yaitu regristasi dan sertifikasi,” ujar Syarif. Menurut Syarif, pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan regristasi, kualifikasi, dan sertifikasi terhadap perusahaan pengembang. Untuk itu diperlukan payung hukum berupa Permen yang akan segera terbit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah ingin lebih meTahapan lindungi konsumen menyusul banyaknya keluhan terhadap pengembang nakal. “Ada yang sudah akad belum dibangun. Ada yang sudah dibangun belum bisa ditempati. Apalagi kalau pakai FLPP kam ada uang negara, di situ saya bertanggung jawab untuk melindungi,” ungkap dia.

Basuki menuturkan, dengan sistem registrasi pengembang itu, maka bank penyalur kredit pemilikan rumah subsidi bisa memilih pengembang-pengembangan yang bisa diajak bekerja sama dalam mengembangkan perumahan FLPP. Basuki juga akan menginstruksikan jajarannya untuk tidak hanya bertanggung jawab atas penyaluran dana, tetapi juga pembangunan fisik rumah. “Nanti dari PPDPP atau Ditjen Pengembangan Pembiayaan Perumahan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fisiknya. Indikator keberhasilan tidak hanya penyaluran kredit tapi juga kualitas huniannya,” pungkas dia.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me