Registrasi dan Sertifikasi untuk Antisipasi Pengembang Nakal (1)

Big Banner

Upaya sertifikasi dan registrasi bagi pengembang. Tujuannya, memberikan jaminan keamanan dan kompetensi serta kepastian hukum bagi konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut sektor properti masuk tiga besar pengaduan terbanyak sepanjang 2017 lalu, dari total 642 pengaduan. Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah pengaduan masyarakat mengenai perumahan di Indonesia meningkat 50% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Majalah Properti Indonesia mengulas secara lengkap hal tersebut di edisi juni lalu. Disebutkan BPKN sejak September tahun lalu sudah menerima total 152 aduan konsumen dari berbagai sektor industri. “Peringkat pertama itu diduduki oleh perumahan dengan persentase sebesar 87,5%. Daerahnya itu tersebar se-Jabodetabek. Ada di Bekasi, Tangerang, Margonda, dan ada di Sentul. Terakhir itu ada 300 lebih KK yang mengeluh mengenai masalah rumah tapak di Bekasi,” kata Ardiansyah Parman, Ketua BPKN.

Permasalahan konsumen yang diadukan meliputi pembiayaan, ketidakjelasan status sertifikat, ketidaksesuaian fasilitas umum, ketidaksesuaian izin lingkungan dan juga ketidakjelasan biaya pengelolaan dan layanan. “Kami menemukan perumahan ini ternyata dari pra transaksi hingga pasca transaksi, semuanya bermasalah.

Kami berkesimpulan, selain peraturan yang memang perlu disempurnakan, pengawasannya juga sangat lemah. Ini aturannya saja belum ditegakkan, di lapangan pemasaran rumah banyak yang bermasalah,” ujar Ardiansyah

Koordinator Bidang Kerja Sama BPKN Nurul Yaqin Setiabudi menyebutkan, masalah perumahan itu dialami konsumen baik yang beli rumah tapak ataupun rumah susun (apartemen). “Jadi banyak perumahan ini yang dijual tanpa ketentuan legal yang benar. Atau ada banyak aspek dimulai dari sisi pra-transaksi, mulai dari iklannya berbeda dengan yang akhirnya dibangun,” kata Nurul.

Banyak juga kasus pengembang membangun unit berbeda dengan spesifikasi yang ditawarkan. Setelah dibangun, pengembang banyak yang berusaha menguasai penghuni. “Di situ ada kewajiban dari developer untuk membangun P3SRS, persatuan warga istilahnya. Rumah susun misalnya, di situ ketentuan-ketentuan itu tidak dipenuhi. Ada ketentuan juga bahwa 20% terbangun, baru boleh melakukan transaksi. Ini juga diakal-akali,” kata Nurul.

Sementara Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Abdul Basith mengatakan paling banyak aduan terkait kepastian pembangunan atau serah terima, realisasi refund, dan keterlambatan serah terima. Menurut Basith, pengaduan tentang ketidakpastian pembangunan ini karena konsumen tidak mendapatkan jaminan atas sertifikat, tanah, dan legalitas bangunan.

Hal ini kerap mengakibatkan perumahan yang dibangun rawan terlambat dan mangkrak. Selain itu, ada aduan tentang pembayaran dalam bentuk tunai bertahap atau installment secara langsung kepada pengembang. Pasalnya, skema pembayaran ini tak memberikan jaminan kepada konsumen. Masalah refund atas properti menjadi hal kedua yang paling banyak diadukan ke YLKI. Terdapat 17 aduan atas masalah refund selama Januari-November 2017.Alasannya, konsumen terancam tak bisa mendapatkan uang refund saat properti batal dibangun.

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak menyarankan untuk dibentuknya Peraturan Menteri (Permen) yang dapat bertindak sebagai pengawas atau melakukan pengawasan untuk menjamin akses masyarakat terhadap perumahan. Selain itu, juga diperlukan aturan pelaksanaan bagi para petugas untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang ada.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me