Pengembang Sambut Dingin Relaksasi LTV

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Pengembang menyambut dingin kebijakan pelonggaran batas nilai kredit dibanding agunan atau loan to value (LTV) pemilikan properti yang dilansir Bank Indonesia akhir Juni lalu.

Pameran Properti | Foto : Susilo

Pameran Properti | Foto : Susilo

Melalui kebijakan yang berlaku mulai 1 Agustus 2018 itu BI mengizinkan bank memberikan persyaratan uang muka nol persen untuk pembelian rumah/apartemen pertama secara kredit (KPR/KPA) untuk semua tipe. Sementara untuk rumah kedua dan seterusnya, uang mukanya disyaratkan minimal 10–20 persen tergantung tipe, jenis hunian dan jenis kredit yang digunakan (konvensional dan syariah akad  murabahah atau syariah akad MMQ dan IMBT).

Menurut ketentuan LTV sebelumnya (September 2016), kelonggaran depe hingga nol persen itu hanya berlaku untuk rumah tapak hingga tipe 70 dan apartemen tipe 21. Dengan kebijakan pelonggaran ini, Gubernur BI Perry Warjiyo berharap pembeli rumah pertama makin mudah mendapatkan hunian.

Selain itu aturan LTV yang baru ini juga mengizinkan penyaluran KPR inden hingga lima fasilitas tanpa melihat urutan, dari ketentuan sebelumnya yang hanya boleh sampai fasilitas atau properti kedua. Ketentuan uang mukanya sama seperti diuraikan di atas. Pelonggaran KPR inden ini diharapkan makin menggairahkan bisnis properti.

Para pengembang menyambut baik kebijakan BI itu, namun tidak terlalu antusias. Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menyatakan, relaksasi aturan LTV itu bisa membantu menggairahkan bisnis properti segmen menengah ke atas yang sejak 2014 melesu. Namun, ia menilai BI terlambat melansir pelonggaran LTV itu.

“Tentu kami mengapresiasi kebijakan BI itu, tapi bagusnya sudah dikeluarkan sejak dua tahun lalu. Kita tahu bisnis properti segmen menengah atas sudah stagnan sejak 3-4 tahun terakhir,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Daniel juga mengkritisi syarat bank yang bisa memberikan pembiayaan hingga 100 persen dari nilai properti pertama itu, yaitu yang rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL)-nya di bawah lima persen. Ia khawatir nanti dalam pelaksanaannya persyaratan itu tetap akan membuat bank mewajibkan adanya uang muka untuk KPR/KPA pertama pun.

Tanggapan dingin juga disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta Amran Nukman. Ia menyebutkan, dalam situasi seperti sekarang, pengembang tidak bisa lagi terlalu berharap adanya peningkatan bisnis properti yang signifikan dari pelonggaran LTV itu. Alasannya, saat ini ada banyak faktor yang telah membuat masyarakat makin kesulitan mengakses perumahan selain soal uang muka.

“Pelonggaran LTV ini bagian dari lobi pengembang yang sudah lama dan sekarang baru ditetapkan. Padahal, situasinya sudah makin sulit, daya beli masyarakat sudah terkuras untuk kebutuhan sehari-hari sehingga hampir tidak tersisa lagi untuk mencicil rumah. Kita doakan saja harapan BI kebijakan pelonggaran itu bisa meningkatkan bisnis properti hingga 15 persen bisa terwujud,” ujarnya.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me