KPR Inden Kini Bisa Sampai Lima Rumah

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Melalui kebijakan loan to value/financing to value (LTV/FTV) atau rasio utang/pembiayaan dibanding nilai agunan September 2016, Bank Indonesia (BI) mengizinkan pembelian properti inden (masih berupa gambar dengan janji serah terima kemudian) dengan kredit pemilikan rumah/ruko/rukan/apartemen (KPR/KPA) hingga dua fasilitas dengan syarat pencairan kreditnya dilakukan bertahap.

Ilustrasi : Perumahan Bintaro Jaya | Dok : Majalah Housing Estate

Ilustrasi : Perumahan Bintaro Jaya | Dok : Majalah Housing Estate

Untuk KPR/KPA pertama rumah tapak tipe 70 ke bawah dan apartemen tipe 21 atau kurang, ketentuan uang mukanya diserahkan kepada kesepakatan bank dan pengembang. Jadi, depe-nya bisa nol persen, karena misalnya, pengembang dengan dukungan bank penyalur kredit memberikan subsidi depe kepada konsumen dan konsumen dinilai mampu membayar cicilan kredit.

Sedangkan untuk KPR/KPA pertama rumah tapak dan apartemen tipe di atas 70, uang mukanya disyaratkan minimal 15 persen (KPR/KPA konvensional dan pembiayaan syariah akad murabahah) atau 10 persen (pembiayaan syariah akad MMQ dan IMBT). Sementara untuk  apartemen tipe 22-70 depe-nya minimal 10 persen (semua jenis kredit).

Melalui kebijakan LTV baru yang diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jum’at (29/6/2018), BI melonggarkan persyaratan depe pembelian properti pertama secara kredit menjadi bisa nol persen. Selain itu ketentuan KPR/KPA inden juga ikut diperlunak menjadi boleh sampai lima fasilitas tanpa melihat urutan.

Alasannya, kebijakan LTV baru itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang saat ini masih rendah (kurang dari 10 persen), melalui  pelonggaran LTV untuk mendorong first time buyer (pembeli rumah pertama yang biasanya untuk dihuni sendiri) segera merealisasikan pembelian rumah dan menstimulir pembelian properti untuk investasi. Selama ini KPR inden banyak digunakan pemilik dana (investor) untuk berinvestasi dalam properti.

Uang mukanya bisa nol persen untuk rumah atau apartemen pertama semua tipe dengan kredit properti jenis apapun (konvensional atau syariah). Sebelumnya lewat regulasi LTV September 2016, depe nol persen itu hanya diizinkan untuk rumah tapak tipe 70 ke bawah dan apartemen tipe 21 atau kurang. Untuk tipe di atasnya depe-nya bervariasi antara 10–25 persen tergantung urutan fasilitas kredit (kedua dan seterusnya) dan jenis kredit (konvensional atau syariah).

Pencairan tetap bertahap

Sedangkan pada LTV 1 Agustus 2018, untuk KPR/KPA kedua dan seterusnya persyaratan uang mukanya berkisar antara 10–20 persen tergantung tipe/jenis properti serta jenis kredit (konvensional atau syariah).

Penyaluran kredit properti tanpa depe untuk rumah atau apartemen pertama dan pelonggaran penyaluran KPR inden ini, hanya berlaku untuk bank dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross kurang dari lima persen, dan disalurkan kepada pengembang yang dinilai sudah memenuhi kebijakan manajemen risiko bank.

Pencairan KPR/KPA inden tetap dilakukan bertahap tapi lebih longgar. Menurut LTV September 2016, proses pencairan kredit 40 persen dari plafon setelah penyelesaian pondasi, 80 persen setelah tutup atap, 90 persen setelah penandatanganan berita acara serah terima (BAST) properti, dan 100 persen setelah properti dilengkapi AJB dan APHT atau SKMHT (cover note).

Sedangkan menurut LTV 1 Agustus 2018, proses pencairan kredit maksimal 30 persen dari plafon kredit setelah akad, 50 persen setelah pondasi selesai, 90 persen setelah tutup atap, dan 100 persen setelah serah terima properti dan penandatanganan AJB serta cover note. Alih kredit dilarang selama minimal setahun setelah akad kredit.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com