Depe Nol Persen Bukan Solusi, Hanya Menggeser Beban

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akhir bulan lalu menerbitkan relaksasi aturan pembatasan nilai kredit dibanding agunan atau loan to value (LTV) menjadi nol persen untuk semua tipe rumah selama itu rumah pertama. Sebelumnya untuk tipe rumah/apartemen/ruko/rukan di atas 70 m2 BI mensyaratkan LTV maksimal sebesar 85 persen yang berarti konsumen yang membeli dengan KPR/KPA harus menyediakan uang muka (depe) minimal 15 persen. Dengan relaksasi ini diharapkan masyarakat lebih mudah membeli properti sehingga sektor ini bisa kembali bergairah.

Begawan Properti Ciputra dan Sandiaga Uno | Foto : Susilo

Begawan Properti Ciputra dan Sandiaga Uno | Foto : Susilo

Hanya saja menurut Aldi Garibaldi, Senior Associate Director Capital Markets and Investment Services Colliers International Indonesia (CII), sebuah perusahaan riset, konsultan dan manajemen property asing di Jakarta, kebijakan relaksasi LTV tidak bisa dijadikan solusi untuk membuat sektor properti kembali bergairah.

Depe mau nol persen atau bahkan konsumen dibayari (depe)-nya nggak pengaruh, karena itu hanya menggeser beban depe itu ke cicilan bulanan. Artinya cicilan konsumen jadi lebih tinggi. Yang tidak pernah diperhatikan itu dari sisi keterjangkauan (affordability) bagaimana masyarakat mampu mencicil. Semuanya ditarik politis dengan jargon depe nol persen. Kedengarannya hebat, padahal hanya menggeser (beban),” katanya kepada media massa dalam acara pemaparan outlook property di Jakarta, Surabaya dan Bali kuartal II 2018 di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Apalagi, jelasnya, membeli properti dengan depe nol persen juga membuat bunga yang dikenakan bank kepada konsumen juga lebih tinggi. Bila konsumen mengambil tenor (periode) kredit yang paling lama untuk membuat cicilan krdeit lebih ringan, bunga kreditnya juga akan lebih tinggi untuk meng-cover risiko. Walhasil, cicilan bulanan yang harus dibayar konsumen makin besar.

Memang, ada penawaran bunga promo yang rendah dari bank selama beberapa tahun pertama yang sekarang bisa sampai lima tahun. Tapi, penawaran bunga promo yang rendah selama itu akan membuat konsumen kesulitan ketika promo bunga itu berakhir dan berlaku bunga pasar efektif floating pada awal tahun keenam. Konsumen akan shock melihat beban cicilannya setiap bulan yang jauh lebih tinggi.

“Hal-hal seperti ini tidak pernah diperhatikan pemerintah. Antara kenyataan dan kebijakan kerap tidak sinkron dan akhirnya kebanyakan masyarakat tetap kesulitan mengakses huniannya. Pemerintah hanya pintar bikin jargon seperti depe nol persen, padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Belum solusi bodoh lainnya untuk memaksimalkan lahan seperti membangun apartemen murah puluhan lantai. Untuk maintenance properti highrise seperti itu paling tidak setiap unit harus membayar service charge minimal Rp600 ribu per bulan, ditambah cicilan unitnya. Apa (masyarakat kebanyakan) sanggup?” kata Aldi.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com