Relaksasi LTV Perlu Diikuti Pengurangan ATMR dan Garansi

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Ketentuan mengenai minimal uang muka yang harus disediakan konsumen saat membeli rumah secara kredit, diatur Bank Indonesia (BI) melalui regulasi loan to value/financing to value (LTV/FTV) atau rasio utang/pembiayaan dibanding nilai agunan. Regulasi LTV terbaru yang berlaku 1 Agustus 2018 melonggarkan ketentuan LTV itu.

KPR BTN Digital: Digital banking mengubah cara berpikir dan melakukan transformasi proses bisnis mengikuti perubahan pasar dan perkembangan teknologi. (Foto: Susilo Waluyo/HousingEstate).

foto : dok. Majalah Housing Estate

Untuk rumah atau apartemen pertama tipe apapun yang dibeli secara kredit (syariah atau konvensional), LTV-nya bisa 100 persen sepanjang peminjam (debitur) dinilai mampu membayar cicilan oleh bank. Itu artinya sekarang debitur bisa tidak membayar depe saat membeli rumah.

Sementara untuk rumah kedua hingga maksimal lima rumah, depe-nya ditentukan 10–20 persen tergantung jenis hunian dan tipenya serta jenis kredit yang digunakan (KPR konvensional dan syariah akad murabahah atau syariah akad MMQ dan IMBT). Kalangan perbankan dan pengembang menyambut baik kebijakan itu karena dinilai bisa mendorong bergairahnya kembali bisnis properti.

“Kebijakan itu bisa meningkatkan pemasaran rumah pertama, membuka ruang pengembang membuat strategi marketing yang lebih luas untuk menjangkau konsumen, dan memudahkan investor berinvestasi dalam properti,” kata Umar Husin, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) dalam diskusi “Skema (Baru) FLPP dan Realksasi LTV Gairahkan Pasar Perumahan” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) dan Bank BTN di Bogor, Sabtu (4/8/2018).

Turut berbicara dalam diskusi itu Direktur Utama PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) Budi Hartono, Managing Director Bank BTN Budi Satria, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, Direktur Pola Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kemenpupera Didik Sunardi, dan Sesditjen Pembiayaan Perumahan Kemenpura Irma Yanti.

Pendapat senada diutarakan Budi Satria. Hanya saja, agar pasar benar-benar bergairah, mereka berharap BI menindaklanjuti pelonggaran LTV itu dengan kebijakan lain. Antara lain pengurangan kewajiban garansi yang harus disediakan pengembang penerima kredit. “Saat ini untuk setiap kredit yang diterima pengembang ada buy back guarantee (jaminan pengembang membeli kembali rumah yang gagal bayar) dan additional guarantee (garansi tambahan). Sebaiknya garansinya satu saja,” ujar Umar.

Sementara Budi berharap relaksasi LTV itu diikuti dengan penurunan ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko). ATMR adalah penilaian bobot risiko terhadap kredit yang disalurkan bank dan aktiva (aset) lain yang terkait. Makin rendah uang muka yang disyaratkan bank, kian tinggi ATMR-nya yang tercermin dari tingkat bunga yang dikenakan kepada debitur yang juga tinggi. “Saat ini ATMR KPR ditetapkan 35 persen,” ungkapnya.

Supaya bank-bank menjalankan praktik penyaluran kredit yang prudent (hati-hati) dengan mematuhi ketentuang mengenai ATMR tersebut, BI mensyaratkan setiap penyaluran kredit disertai pencadangan risiko. BI juga mewajibkan bank-bank menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)-nya minimal 8 persen dari ATMR.

Itu berarti untuk setiap kredit yang disalurkannya bank harus menyediakan back up modal 35% x 8% = 2,8 persen. Jadi, kalau KPR-nya Rp100 juta, cadangan modal yang harus disisihkan bank Rp2,8 juta. Makin besar bobot risiko kredit yang disalurkan (sesuai dengan besar kecilnya uang muka yang dibayarkan debitur), kian banyak modal yang mesti dibekukan bank sebagai cadangan risiko. Bank manapun tentu tidak mau ini terjadi, karena di satu sisi membatasi ekspansi kredit dan membuat pengembalian modalnya tidak optimal, di sisi lain mengancam rasio CAR-nya karena makin banyak modal yang harus disisihkan.

“Karena itu kalau relaksasi LTV itu juga diikuti penurunan ATMR KPR menjadi 20 persen sama seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), tentu akan makin menggairahkan bisnis properti. Kita bisa lebih banyak membiayai pengembangan rumah rakyat. KPR kan serupa dengan KUR, sama-sama menyangkut kebutuhan dasar dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, kenapa tidak ATMR-nya disamakan saja,” jelas Budi.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me