Kalau Terwujud, Ini Berbagai Fungsi Bank Tanah

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Land bank atau bank tanah terus menjadi wacana yang tak kunjung terwujud. Bila terwujud, bank tanah diharapkan berperan penting menjamin kelangsungan sebuah proyek strategis, menciptakan keadilan, hingga mengontrol pergerakan harga tanah yang tidak wajar di lokasi-lokasi tertentu. Hingga saat ini pemerintah masih mengalami kesulitan memperoleh tanah untuk keperluan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan lain-lain.

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : Media Sosial

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : citramaja.com

Bank tanah sendiri sudah menjadi program pemerintah yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief Sugoto, saat ini banyak pelaku usaha yang menguasai tanah sangat luas, di sisi lain masyarakat umum sangat kesulitan mengakses dan mendapatkan tanah.

“Akibatnya kenaikan harga tanah di Indonesia bisa mencapai 200 persen setahun. Bank tanah bisa mengintervensi pasar sehingga bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki property, dikombinasikan dengan penyediaan pembiayaan berbunga rendah,” ujarnya sebagaimana dikutip dari lama resmi ATR/BPN, Rabu (8/8/2018).

Keberadaan bank tanah juga semakin penting karena pemerintah tidak bisa mengintervensi dan mengendalikan harga konstruksi. Bank tanah diperlukan untuk mengendalikan harga tanah itu sendiri sehingga keberlangsungan proyek dan program rumah murah yang diselenggarakan pemerintah bisa lebih terjamin. Bank tanah akan berfungsi sebagai pengelola dan penyedia tanah secara nasional untuk kepentingan umum.

“Sumber-sumbernya bisa diupayakan dari banyak hal seperti tanah cadangan umum negara, tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tumbuh, bekas pertambangan, tanah proses dari pengadaan langsung, tanah yang terkena kebijakan tata ruang, tanah hibah, tukar menukar, hasil konsolidasi serta tanah perolehan lainnya yang sah. Nanti pemanfaatannya diberikan dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lingkungan (HPL) atas nama Bank Tanah Indonesia,” jelas mantan Direktur Utama Perum Perumnas (2007-2016) ini.

Saat ini ada 245 proyek pemerintah yang termasuk program strategis nasional (PSN) yang sangat kesulitan mendapatkan atau membebaskan tanahnya. Bandara Kulonprogo di Yogyakarta misalnya, dalam perencanaan dianggarkan Rp1,8 triliun untuk biaya pembebasan tanahnya, namun kenyataannya pemerintah harus menyediakan hingga Rp4,13 triliun.

“Makanya diperlukan bank tanah. Kalau setiap proyek sudah disiapkan tanahnya, biayanya tidak akan besar. Jadi bank tanah diperlukan untuk menjamin ketersediaan lahan guna berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang,” ujar Himawan Arif.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me