Pelonggaran LTV Berpotensi Meningkatkan Kredit Macet?

Big Banner

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan pelonggaran Loan to Values (LTV) yang bertujuan menggairahkan kembali bisnis properti di tanah air. Namun menurut Associate Director Investment Service Colliers International Indonesia Aldi Garibaldi, pelonggaran ini tidak bisa mendorong kebangkitan sektor properti justru berpotensi meningkatkan kredit macet, atau Non Performance Loan (NPL).

“Saya tegaskan tidak berpengaruh sama sekali. Terutama untuk kelas menengah bawah,” kata Aldi usai pemaparan Colliers Quarterly Property Market.

Menurutnya, konsumen justru akan terbebani cicilan tinggi setiap bulannya karena mereka membayar uang muka atau DP yang sangat kecil bahkan 0 persen. Sementara di sisi lain, tenor atau jangka waktu kredit maksimal hanya 15-20 tahun dengan suku bunga yang masih terhitung tinggi. “Konsumen sebenarnya butuh bunga KPR rendah dan jangka waktu cicilan yang panjang ketimbang DP 0 rupiah,” tambah Aldi.

Aldi menegaskan concern BI seharusnya utak-atik amortisasi tenor hingga maksimum 30 tahun, dan suku bunga rendah. Bukan malah mortgage concern. Kalangan menengah bawah, kata Aldi, tidak akan menunggak cicilan, karena mereka tahu bahwa properti tersebut pada akhir tenor akan menjadi asetnya. Hal ini berbeda dengan kalangan menengah atas yang menjadikan kredit properti sebagai instrumen utang opsional dan properti yang dibelinya hanya sebagai salah satu instrumen investasi.

Associate Director of Research for Colliers International Indonesia Ferry Salaonto menambahkan jika sebaiknya pemerintah tidak hanya berhenti mengeluarkan kebijakan LTV, namun juga memberikan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung kelancaran dalam bisnis properti. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Real Estate Indonesia (REI) Jakarta pada tahun 2018, yang menjadi perhatian utama adalah masalah pajak, perizinan, dan tingkat suku bunga.

Masih menurut surveinya REI Jakarta, lanjut Ferry perkembangan LTV tidak berpengaruh besar hanya terhadap serapan bisnis properti hanya sekitar 2%. “Kebijakan LTV akan lebih smooth jika diimbangi dengan kebijakan suku bunga yang bisa diterima masyarakat, dan tenor yang panjang. Masalah lain yang banyak dikeluhkan pengembang properti adalah perizinan dan pajak yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” jelas Ferry.

Ia memberikan simulasi jika pasangan suami istri dengan penghasilan komulatif Rp12 juta saja, maka besarnya maksimal cicilan hanya 4 juta atau 30% dari total penghasilan. “Jika DP 0 rupiah, dengan harga properti Rp500 juta, ditambah bunga bank dan tenor 10 atau 15 tahun bisa dihitung berapa cicilan perbulannya,” pungkas Ferry. MPI DR

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me