Tarif Sewa Rusun DKI Jakarta Batal Naik, Tapi Tetap Bakal Ada Penyesuaian

Big Banner
Rusunawa Rawa Bebek, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Foto: Rumah123/Jhony Hutapea

 

Tarif Rusunawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang semula diberitakan akan naik, kini dibatalkan. Hal ini karena banyak warga penghuni Rusunawa yang keberatan kalau tarif sewa dinaikkan. Selain itu, pihak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta juga mempertanyakan kenaikan tarif sewa yang dirasa akan memberatkan ekonomi warga penghuni Rusunawa. Kenaikan tarif 20% tak hanya berlaku untuk warga umum, tetapi juga warga relokasi.

Seperti dikutip Kompas.com, Senin (20-8-2018), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Meli Budiastuti menyatakan, kenaikan tarif Rusunawa di DKI Jakarta akan direevaluasi. Peraturan Gubernur (Pergub) No 55/2018 tentang kenaikan tarif Rusunawa akan dikaji ulang.

Baca juga: Tarif Sewa Rusun di Jakarta Naik, Lho… Kok?

Tadinya Pergub tersebut menyebutkan kenaikan tarif 15 Rusunawa yang berbentuk blok (kurang dari 6 lantai). Rusunawa tersebut yakni: Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.

Juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang.

Pembatalan kenaikan tarif Rusunawa, menurut Meli, karena mempertimbangkan para penghuni yang kebanyakan tak mampu secara finansial. “Terutama warga relokasi yang mungkin penghasilannya masih di bawah UMP, kebutuhan dia hidup mungkin besar. Jadi selisih pendapatannya emang sangat minim akhirnya mereka pasti merasa keberatan kalau ada kenaikan tarif retribusi ini,” kata Meli seperti dikutip dari sumber yang sama.

Baca juga: Muda Gak Punya Rumah, Tua Tinggal di Rusunawa Pake Bayar Pula!

Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, tarif Rusunawa yang lama saja masih banyak yang menunggak, bagaimana kalau dinaikkan? Menurutnya, Rusunawa bukanlah sumber pendapatan Pemprov DKI Jakarta karena kebanyakan penghuni Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memperlihatkan, hingga Agustus 2018, tunggakan 24 Rusunawa di DKI Jakarta mencapai Rp43,1 miliar yang berasal dari 4 tagihan. Sementara tunggakan sewa Rusun saat ini tercatat sekitar Rp27 miliar.

Pergub penyesuaian tarif sewa tetap akan diterbitkan untuk mengatur tarif Rusun yang baru dibangun dan belum berpenghuni. Rencananya, sebelum Oktober ini, Pergub DKI Jakarta akan terbit lagi dengan penyesuaian tarif sewa yang lebih adil.

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me