Tiga Syarat Bagi Daerah yang Ingin Mendapatkan Bantuan Perumahan Kemenpupera

Big Banner

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) memiliki cukup banyak program perumahan untuk membantu daerah (kabupaten dan kota) di seluruh Indonesia menyediakan perumahan yang layk bagi warganya.

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : Media Sosial

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : citramaja.com

“Syarat mendapatkan bantuan itu paling tidak ada tiga. Pemkab atau pemkot memiliki data kebutuhan rumah di wilayahnya dan lahan siap bangun, bisa mengoordinir masyarakat untuk menempati rumah yang dibangun dengan bantuan itu, serta mengurus proses serah terima aset bangunan dan mengalokasikan dana untuk program perumahan dalam APBD-nya,” kata Dadang Rukmana, Sekretaris Dijen Penyediaan Perumahan Kemenpupera, melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Tiga syarat itu sangat penting ditegaskan, karena kata Dadang, selama ini banyak pemda hanya mengajukan proposal bantuan perumahan untuk wilayahnya tapi tidak diikuti dengan persiapan apapun. Terkait lahan misalnya, banyak yang belum siap dan belum ada sosialisasi untuk masyarakat di sekitar lahan yang akan dibangun sehingga kerap terjadi konflik.

Karena itu Kemenpupera mewajibkan lahan yang akan dibangun perumahan harus clean and clear termasuk legalitasnya. Lahan yang belum siap akan berdampak pada molornya target waktu pembangunan, padahal kontrak pembangunan sudah siap. Setelah terbangun, pemda juga harus memastikan anggaran perawatannya.

Pemda juga harus memastikan yang menggunakan bantuan memang kelompok masyarakat yang berhak mendapatkannya. Juga memastikan setelah fasilitas huniannya terbangun, segera dihuni dan tidak menjadi bangunan yang mangkrak. Sebelumnya Kemenpupera harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk merevitalisasi bangunan yang mangkrak karena tidak segera difungsikan setelah terbangun.

“Setelah terbangun proses serah terima aset ini harus langsung dilakukan pemerintah pusat dengan daerah. Pemda harus pro aktif memenuhi persyaratan ini dan harus memiliki program serta anggaran perumahan di APBD-nya, baru bisa kita bantu,” jelas Dadang.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me