Kemenpera: Negara Bertanggung Jawab Sediakan Rumah MBR

Big Banner

Kementerian Perumahan Rakyat menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk bantuan swadaya pembangunan rumah.

“Secara filosofi, rumah merupakan kebutuhan dasar… Pemenuhan hak konstitusional ini (perumahan yang layak) menjadi tanggung jawab negara,” kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam diskusi “Pengalihan Subsidi BBM untuk Program Perumahan MBR” di Jakarta, Kamis.

Menurut Jamil Ansari, negara bukan semata-mata pemerintah tetapi negara itu mencakup tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

Ia memaparkan, pemerintah dalam hal ini harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak dan aman seperti dari segi hukum agar jangan terdapat anggota masyarakat yang menempati rumah dengan status hukum yang tidak jelas.

Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera mengemukakan, untuk MBR yang memiliki penghasilan di atas UMR, maka negara akan memberikan kemudahan seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sedangkan bagi MBR yang penghasilannya pas-pasan atau di bawah UMR, maka salah satu program bantuan yang diberikan antara lain adalah stimulan 60 – 70 persen untuk pembangunan rumah.

“Bantuan stimulan itu agar warga dapat meneruskan pembangunan rumah supaya lebih indah dan bagus sehingga memenuhi kriteria layak huni dengan standar minimal,” kata Jamil Ansari.

Ia menjelaskan, standar minimal dari rumah layak huni antara lain atapnya seng atau asbes tanpa plafon, dindingnya papan kelas tiga atau bata yang belum diplester, dan lantainya sudah ada meski tidak harus keramik.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah pihak menyatakan bahwa pemerintah harus dapat campur tangan untuk menyediakan rumah bagi warga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah karena masalah “backlog” (kekurangan rumah) di Indonesia dilaporkan telah mencapai sekitar 15 juta unit.

“Pemerintah harusnya lebih campur tangan dalam penyediaan rumah seperti di Singapura,” kata Associate Director Ray White Indonesia Erwin Karya di Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Erwin, meski harga properti di Singapura terutama di sejumlah titik seperti Orchard Road telah melonjak sangat tinggi, tetapi pemerintah di sana melakukan intervensi.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki program penyediaan rumah yang bagus seperti pembangunan 1.000 menara untuk rumah susun sederhana milik (Rusunami).

Namun, ujar dia, program tersebut kini sudah tidak terdengar lagi, padahal hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah. (ant/as)

ciputraentrepreneurship.com