Bisnis Broker Properti Liar Tumbuh Pesat, AREBI Minta Perhatian Pemerintah

Big Banner

Bisnis properti di Indonesia memang lahan usaha yang sangat menggiurkan. Hal ini dibuktikan dengan sangat tingginya penjualan properti, baik primer maupun sekunder, di beberapa tahun terakhir ini. Bahkan menurut AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia), pada akhir tahun 2012 kemarin transaksi penjualan properti bisa mencapai hingga 700 triliun rupiah. Jika kondisi ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan stabil, jumlah transaksi diperkirakan bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Wah, sungguh jumlah yang sangat fantastis.

Oleh karena itu tak heran jika banyak sekali bermunculan bisnis broker properti “liar” yang tak terdaftar di catatan negara. Hal ini menurut Darmadi Darmawangsa, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AREBI, perlu perhatian segera dari pemerintah, karena berpotensi merugikan konsumen properti. Selama ini, dalam menjalankan bisnis, broker liar memang tidak pernah terikat dengan peraturan atau sanksi apapun dalam mengeruk keuntungan karena pemerintah memang tidak pernah membuat regulasi apapun tentang itu.

Di Indonesia kini setidaknya terdapat hingga 100.000 broker properti. Namun dari jumlah sebanyak itu, sangat sedikit yang diketahui bergabung dengan AREBI. Padahal jika ada regulasi pemerintah yang mengharuskan para broker bergabung dengan AREBI, pemerintah juga yang diuntungkan, dimana pemerintah dapat dengan mudah memperoleh data rinci para broker untuk ditarik pajak. Dengan rapinya catatan detail para broker di Indonesia, hal ini juga dapat menjamin keamanan konsumen dalam bertransaksi properti.

Sedangkan, mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP-P4) yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk mendata usaha para broker properti, dinilai terlalu rumit birokrasinya.  Hal ini mengakibatkan sulitnya mengurus perizinan untuk membuka kantor broker properti secara resmi. Misalnya, salah satu dokumen wajib yang harus disertakan adalah analisis AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup). Hal ini tentunya hanya memberatkan dan tidak berguna lantaran kantor broker kebanyakan menyewa pada gedung yang sudah jadi dan pasti dibangun dengan AMDAL.

Selain itu terdapat masalah lain seperti adanya developer dan broker properti asing, terutama dari Singapura dan Malaysia, yang bisa dengan mudah menawarkan properti ke konsumen yang ada di Indonesia. Mereka secara bebas mengikuti pameran di hotel-hotel dan mall tanpa ada sanksi apapun. “Padahal itu jelas melanggar hukum dan berpotensi merugikan broker lokal”, ucap Darmadi.

Oleh karena itulah AREBI meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatiannya pada kasus bisnis broker properti di Indonesia yang belum jelas regulasinya. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak konsumen properti dan broker properti di Indonesia, serta memastikan semua broker di Indonesia menunaikan kewajibannya membayar pajak dan menjalankan bisnisnya dengan jujur dan bersih.

Dapatkan iklan rumah terlengkap hanya di Rumahku.com, situs properti yang paling mengerti kebutuhan Anda akan iklan rumah murah. Anda juga bisa pasang iklan jual rumah secara gratis tanpa biaya, dijamin cepat laku dan mudah penggunaannya.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me