RUU Tapera, Pemerintah dan DPR Masih Beda Persepsi

Big Banner
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih belum menemukan titik terang, lantaran masih adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan DPR. Oleh karena itu Menteri Koordinator dan Perekonomian Hatta Rajasa melakukan Rapat Koordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pengadaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
 
Hatta menyatakan, pemerintah mengusulkan yang wajib diikutkan dalam Tapera adalah pekerja yang dibiayai dari APBN dan APBD, namun DPR mengusulkan untukseluruh pekerja, bukan hanya PNS dan BUMN.
 
“Pemerintah sudah meyampaikan DIM, posisi DPR juga sudah ada. Memang ada sedikit perbedaan di situ terutama yang menyangkut dari sisi pemerintah kewajiban bagi yang  mendapat sumber dari APBN dan APBD itu wajib. Sedangkan usulan DPR tidak hanya PNS saja tetapi juga usulannya itu untuk meringankan masyarakat kita yang tidak memiliki rumah,” kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/6).
 
Hatta menjelaskan, konsep iuran Tapera nantinya akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh rumah baik sewa maupun milik sendiri. Pihaknya beserta kemenpera, lanjut Hatta memutuskan untuk melakukan penjaringan aspirasi baik dari pengusaha maupun dari pekerja.
 
“Tadi itu kita putuskan untuk  menjaring aspirasi dari pengusaha dari pekerja, pikirannya seperti apa, apa pikirannya harus didengarkan,” ungkapnya.
 
Namun Hatta mengaku pembicaraan belum sampai pada kerjasama dengan pihak lainnya.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me