Kemenpera Akan Pidanakan Pengembang ‘Nakal’

Big Banner
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengaudit seluruh pengembang di Indonesia dalam kewajibannya melaksanakan pembangunan kawasan berimbang. Untuk itu Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz menyatakan Pemerintah  akan mempolisikan jika ada pengembang properti yang tidak memenuhi kewajiban kawasan hunian berimbang. 
 
Karena sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang, di atur kewajiban pengembang untuk membangun rumah sederhana dengan perbandingan 1:2:3. Artinya, selain membangun satu rumah mewah dan dua rumah menengah, pengembang wajib membangun tiga rumah sederhana.
 
“Kami sudah menyiapkan satu tim khusus independen yang ditugaskan mengaudit seluruh pengembang rumah susun dan rumah tapak,” ujar Djan.
 
Sementara itu, selain ketentuan hunian berimbang, pemerintah menghimbau para pengembang untuk mematuhi kewajiban menyediakan 20% dari luas lantai rumah susun (Rusun) komersial yang dibangun untuk pembangunan Rusun bagi kelas menengah ke bawah. 
 
“Kalau mereka (pengembang) tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan kami bawa ke ranah hukum karena sudah menyangkut tindak pidana berdasarkan Undang-undang,” ucap Djan. 
 
Seperti diketahui, hunian berimbang telah diatur dalam UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan sanksi bagi pengembang yang melanggar atau tidak melaksanakan pola kawasan berimbang berupa denda hingga pidana. 
 
Djan menjelaskan proses audit akan mulai berjalan pada Juli mendatang sehingga para pengembang dapat secara konsisten menjalankan pola hunian berimbang sesuai aturan yang berlaku.
 
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me