Ahok: Penguni Rusunawa Pulogebang Harus Didata

Big Banner
Sebanyak empat blok Rusunawa Pulogebang, Jakarta Timur, telah dibangun Pemprov DKI  Jakarta dari rencana 8 blok yang akan dibangun. Oleh karena itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk mendata terlebih dahulu warga yang akan menghuni blok Rusunawa Pulogebang yang akan dikerjakan itu. Tujuan pendataan ini Agar setelah pembangunannya selesai, siapa warga yang akan menghuni rusunawa tersebut sudah terdata.
 
“Sebelum rusun ini jadi, saya minta Kepala Dinas Perumahan untuk sudah diundi siapa yang tinggal,” kata Ahok.
 
Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan, berdasarkan pengalaman selama ini, sebagian besar unit rusun yang telah rampung dibangun kosong tanpa penghuni.Selanjutnya, setelah ada yang menempati ternyata kondisi unit telah banyak mengalami kerusakan.
 
Dia juga mengancam akan mempidanakan petugas atau siapapun juga yang memperjualbelikan rusunawa tersebut. Sebab, Rusunawa Pulogebang diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal.
 
“Kita akan tindak tegas dan tidak ada toleransi. Kalau tidak mau tegas, tak ada Jakarta baru,” tegasnya
 
Ahok menuturkan, kewajiban pengembang untuk membangun rusun telah dimulai saat ini di Rusun Pulogebang. “Kalau dihitung-hitung, sebenarnya utang pengembang untuk membangun rusun sebanyak 685 blok atau 68.500 unit,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut Ahok mengatakan, rusunawa di ibu kota diperuntukkan bagi warga yang bermukim di sungai dan waduk. Karena itu, jika warga direlokasi dari waduk, pihaknya tidak akan memberikan uang kerohiman.
 
“Bagi penghuni yang menjual atau sewakan rusun akan dikenakan pidana 6 tahun kurungan. Kami akan membangun rusun terpadu dengan fasilitas puskesmas dan pasar. Jadi tidak perlu repot sakit, belanja, sekolah, kami biayai dengan KJP, KJS,” jelasnya.
 

 

rumahku.com