Warga Miskin Brebes Dapat Jatah Bedah Rumah dari Kemenpera

Big Banner
Sebanyak 3.606 masyarakat miskin di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akan mendapatkan jatah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Bantuan tersebut disalurkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun ini.
 
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari mengatakan, dengan BSPS tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Bulakamba. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang menghuni rumah tak layak.
 
“Pada tahun 2013 Kemenpera telah menetapkan sebanyak 3.606 masyarakat miskin di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes akan menerima BSPS. Kami berharap bantuan perumahan swadaya ini bisa membantu Pemda dalam menuntaskan rumah tidak layak yang dimiliki masyarakat,” ujar Jamil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (14/6).
 
Jamil Mejelaskan jumlah warga yang mendapat bantuan tersebut berdasarkan pada usulan dan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Brebes. Selain itu, Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan menjadi lokasi quick wins MP3KI dan lokasi percontohan sinergi antar sektor dalam percepatan pengurangan kemiskinan tahun 2013.
 
“Para penerima BSPS di daerah tersebut akan menerima dana sekira Rp7,5 juta sampai dengan Rp15 juta per unit rumah. Selain itu, Kemenpera juga memberikan bantuan pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk 500 unit rumah yang menerima BSPS, 12 MCK Komunal dan 43 Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mendukung infrastruktur perumahan di Kecamatan Bulakamba,” paparnya. 
 
Jamil juga meminta agar bantuan dari pemerintah bisa meningkatkan pastisipasi masyarakat dan Pemda untuk meningkatkan kualitas rumah yang merupakan salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat secara swadaya. 
 
“Saya hanya berpesan agar semua pihak terkait program BSPS ini bisa saling mendukung dan menjadi pengawas terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan tepat waktu dan tepat penggunaan. Selain itu, masyarakat, tenaga pendamping, aparat desa serta Pemda juga diminta bekerjasama dalam menghalangi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan oleh pihak manapun dan kemungkinan mark-up harga material bangunan,” tutupnya.
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me