Program Perumahan Rakyat Dinilai Tak Tepat Sasaran

Big Banner
Pelaksanaan program perumahan rakyat dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Diperkirakan lebih dari 50% penerima bantuan bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto menyatakan,  berbagai program terkait bantuan rumah swadaya, pemberian KPR bersubsidi, atau bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, tidak tepat sasaran.
 
“Mungkin lebih (dari 50%) penerima bantuan, bukan masyarakat yang berhak. Harusnya diperiksa itu,” kata Zulfi.
 
Dia menjelaskan dalam aturan ditetapkan batasan penghasilan bagi penerima bantuan. KPR bersubsidi, sambungnya, diberikan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta (untuk rumah tapak), dan Rp5,5 juta (untuk rumah susun).
 
“Apa betul, yang menerima itu gajinya di bawah itu? Saya yakin tidak begitu di lapangan,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar bisa dialihkan untuk program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena menurutnya akan lebih bermanfaat. Lantaran dengan kondisi seperti sekarang, 80 persen subsidi BBM justru tidak tepat karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
 

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me