APBN 2013 Untuk Lapindo Banyak Tuai Kritik

Big Banner
Fraksi-fraksi di DPR akhirnya mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 untuk alokasi dana korban lumpur Lapindo di Jawa Timur. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013, disebutkan “untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan”.
 
Di dalam pasal tersebut ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
 
Kemudian, pada poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.
 
Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.
 
Namun Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah menyatakan, masuknya alokasi anggaran untuk Lapindo memang patut dipertanyakan. 
 
“Saya tak ingin menaruh rasa curiga atas kongkalikong Demokrat dan Golkar, tetapi faktanya bahwa Golkar menyetujui APBN-P dan ada dana Lapindo. Biarkan publik yang menilai,” katanya. 
 
Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi. Menurut dia kasus Lapindo ini seperti parasit yang menggerogoti APBN. 
 
Seharusnya, dia melanjutkan, beban bencana lumpur diserahkan ke perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie itu. “Jadi seperti parasit. Membebani APBN. Seharusnya APBN murni bisa diperuntukan rakyat miskin, ternyata harus digunakan untuk Lapindo,” tegasnya.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me