Pemerintah Akan Pidanakan Pelanggar Tata Ruang

Big Banner
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum menemukan adanya dugaan 788 titik ketidaksesuaian penggunaan ruang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Pemerintah pun akan menindak tegas terhadap pelanggaran tata ruang tersebut.
 
Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang Rukmana mengatakan, jika dalam verifikasi yang dilakukan ditemukan adanya pelanggaran dari pihak-pihak tertentu maka ada sanksi tegas berupa pencabutan izin, pembongkaran, hingga pidana. 
 
“Iya akan ada sanksinya bila terbukti melanggar. Bisa pencabutan izin, pembongkaran, dan apabila menimbulkan korban nyawa bisa dipidana,” kata Dadang. 
 
Dia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan tata ruang tersebut tidak hanya ditujukan pada pengembang saja. Namun, semua pihak (stakeholder) yang terkait dan terbukti melanggar. 
 
“Kalau pengembang yang bangun sesuai peruntukan ya enggak masalah. Yang masalah kalau melanggar saja,” jelasnya.
 
Dadang Menambahkan, penyalahgunaan tata ruang sudah bisa dilihat dari terjadinya kemacetan dan musibah banjir yang terus terjadi setiap tahun. 
 
Diketahui, Ditjen Penataan Ruang saat ini tengah mengaudit tata ruang Jabodetabek-punjur sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit yang dilakukan telah memasuki tahap analisis spasial yang dilakukan pada Maret-Juni 2013 dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.
 
Data yang akan diperoleh itu di antaranya melalui survei lapangan/ground checking, peta-peta tata ruang, foto-foto citra satelit, RBI dan SGI. Selain itu, mengumpulkan foto-foto lokasi dan koordinat lokasi, serta pendataan perizinan secara sampling.

rumahku.com