‘Pembangunan Rumah Murah Perlu Campur Tangan Pemerintah’

Big Banner
Program pembangunan rumah murah dan rumah susun sederhana dinilai perlu adanya campur tangan pemerintah dalam penyediaan lahan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
 
Dewan Penasehat Kadin Lukman Purnomosidi mengatakan, banyak pengembang rumah murah merasa terpojok dalam menjalankan proyeknya untuk membantu pemerintah mengurangi angka backlog (kebutuhan rumah) yang kini mencapai 15 juta per unit.
 
“Pengembang harus belanja tanah, material dan pembangunannya tetapi dituntut untuk menjual rumah dengan harga di bawah nilai produksinya. Bagaimana bisa? Harga tanahnya saja sudah mahal,” ujar Lukman.
 
Menurutnya, sebaiknya pemerintah turut membantu menyediakan lahan dan pengembang tinggal membangunnya. “Pemerintah perlu memikirkan land bank ini,” ungkapnya.
 
Lukman memaparkan, pembangunan rumah rakyat di negara-negara lain didanai oleh pemerintah. Namun, di Indonesia, lanjutnya,minimal pemerintah bisa memberikan insentif berupa peningkatan nilai koefisien lantai bangunan sebesar 5, di mana saat ini regulasi KLB hanya 3,5 untuk rumah susun.
 
“Kan insentif ini tidak mengurangi APBD maupun APBN,” lanjutnya.
 
Lebih lanjut dia menuturkan, program pemerintah membangun 1.000 tower rumah susun sebelumnya itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan.
 
“Saat ini banyak orang yang membeli rumah di pinggiran Jakarta, tetapi setiap hari mereka bekerja di Jakarta dan membawa kendaraan. Jika mereka yang bekerja di Jakarta tinggal di sini kan itu bisa mengurai kemacetan,” tutupnya.
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me