Empat pengusaha Ini Bikin Ahok ‘Gerah’

Big Banner
Gaya kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang dinilai tegas oleh beberapa kalangan. Berbeda dengan Gubernur Joko widodo (Jokowi) yang lebih santai dan humoris. Namun karena sikap tegasnya beberapa perusahaan yang tidak taat atau melanggar hubungan kerja berhasil Ahok lawan.
 
Beriku empat pengusaha yang dinilai Ahok tak taat aturan:
 
Grup Bakrie
 
Bakrie Land Development selalu mangkir dalam memenuhi kewajiban untuk membangunkan fasilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Cara yang akan dilakukan Ahok adalah dengan tidak akan memuluskan pemberian izin pembangunan pada lahan milik Bakrie.Selama ini Bakrie Land dinilai selalu menjual lahan miliknya kepada pengembang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemenuhan kewajiban terhadap Pemprov.
 
PT JIExpo
 
Perseteruan kali ini terkait pembagian fee antara PT JIExpo selaku penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan Pemprov DKI Jakarta. Komisaris Utama PT JIExpo adalah Murdaya Poo, seorang pengusaha besar.Pemprov DKI Jakarta menilai konsep pesta tahunan warga Jakarta itu mulai bergeser. Beberapa tahun terakhir, industri-industri besar mendominasi stan yang ada. 
 
Ahok sendiri berencana, memindahkan PRJ dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Konsepnya pun akan dikembalikan seperti semula. Pengisi stan yang ada didominasi industri kreatif dan rumahan serta pusat kuliner khas Jakarta.
 
PT Priamanaya Djan Internasional
 
Status pelanggaran perjanjian antara PD Pasar Jaya terkait blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan PT Priamanaya Djan International (PDI) yang dimiliki Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) hingga memasuki Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.
 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum pengelola Blok A Pasar Tanah Abang, PT Priyamana Djan Internasional (PDI) membayar denda sebesar Rp 8 miliar. Majelis hakim menyatakan perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran perjanjian dengan PD Pasar Jaya.
 
Tidak sampai di situ, PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan PDI proses pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang. Rencananya Pemprov DKI akan melakukan banding terkait hal tersebut. “Salah satu isi sumpahnya adalah mempertahankan aset yang dimiliki Pemprov DKI agar jangan sampai hilang. Saya berada di bawah sumpah jabatan. Seluruh pasar tradisional itu adalah 100 persen aset Pemprov DKI yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Ya saya disumpah untuk mempertahankan aset ini,” ujar Ahok di Mal Ciputra, Sabtu (11/5).
 
Perusahaan properti nasional
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja terus mendesak perusahaan pengembang besar yang hingga kini belum juga melakukan kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya, perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut harus melakukan kewajibannya menjalankan kewajiban 20 persen untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).
 
Pembangunan taman, jalan, RTH itu bagian dari kewajiban pengembang untuk menyerahkan kewajiban minimal lahan tanah seluas 5000 meter persegi. Kewajiban pengembang ini merujuk SK Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT. SIPPT Adalah Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.
 
“Kita udah tekan (Epincentrum). Udah tekan. Kita udah tau dia jual ke orang. Kita tekan. Makanya kalau gak mau bayar kita mau ini. Kita udah kirim surat kok,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/6).
 

rumahku.com