IPW: Hati-hati Mafia Pailit Properti

Big Banner
UU Kepailitan yang ada saat ini diperkirakan masih sarat dengan kongkalikong yang ditunggangi oleh mafia pailit. Putusan pailit beberapa kasus pengembang properti telah mengundang kontroversial.
 
Sebut saja dalam kasus pailit perusahaan properti yang mengembangkan rusunami di Kemanggisan Residence. Kasusnya bermula dari tahun 2009 ketika diluncurkannya proyek tersebut. Dimana dalam perjalanannya pengembang PT. Mitra Safir Sejahtera digugat pailit dan dipailitkan.
 
“Ironisnya, saat ini konsumen tidak memperoleh haknya sebagai konsumen dan tidak berhak atas unit yang ada. Konsumen hanya diberi ganti rugi 15% meskipun banyak konsumen yang telah melunasi unit rusunaminya. Disinyalir terjadi kongkalikong antara kurator dan pihak-pihak terkait yang sangat merugikan konsumen,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, seperti dikutip dari laman IPW, (19/2).  
 
Saat ini berdasarkan informasi yang ada, sudah ada investor baru yang akan melanjutkan pembangunan proyek tersebut, namun konsumen dahulu sudah tidak memiliki unit yang ‘pernah’ di belinya. Sungguh memprihatinkan keadilan hukum di Indonesia, mengingat saat ini terdapat 500-an konsumen yang ‘terlantar’.
 
“Kasus ini ternyata juga mulai menghantui pengembang-pengembang besar. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya terdapat sebuah pengembang besar yang harus mengeluarkan uang bermiliyar-milyar sebagai uang penyelesaian masalah sebagai uang ‘pelicin’ untuk dapat terlepas dari jeratan pailit yang direkayasa oleh mafia pailit,” ujarnya. 
 
Kasus-kasus seperti ini sering tidak muncul ke permukaan, karena konsumen dalam posisi lemah. Pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpera seharusnya membuka mata terhadap kasus mafia pailit seperti ini, karena sudah terjadi di beberapa proyek properti dan rentan terjadi kongkalikong yang menguntungkan pihak tertentu dan pastinya konsumen dirugikan.
 
Banyaknya kecurangan yang terjadi lebih dikarenakan UU Kepailitan yang dianggap beberapa praktisi hukum, belum dapat mewakili konsumen dan masih terdapat banyak lubang-lubang yang dapat direkayasa. Pihak asosiasi REI dan APERSI seharusnya dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Kepailitan yang ada. Sebelum itu terlaksana sebaiknya hati-hati dengan mafia pailit.
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me