Tuntaskan Kawasan Kumuh, PU Bersinergi Dengan PNPM

Big Banner
Seluruh ibukota provinsi di Indonesia masuk dalam target Kementerian Pekerjaan Umum dalam menuntaskan target 0% kawasan kumuh di perkotaan. Upaya tersebut bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam payung PNPM Mandiri. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berperan meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan (Miskot) terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan.
 
“Keberadaan Miskot dipahami karena keterbatasan ekonomi. Di lintas kementerian ada program PNPM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan beragam programnya. Untuk hal ini Kementerian PU meningkatkan akses ke infrastruktur dasarnya,” ungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Imam S. Ernawi, seperti dikutip dalam laman PU, (12/3).
 
target pengurangan kawasan permukiman kumuh di Indonesia saat ini menyisakan 12% di perkotaan atau setara dengan mengentaskan 7,2 juta KK dari kekumuhan. Dalam penanganannya akan dipilah apakah permukiman kumuh tersebut berdiri di atas tanah Pemda, tanah masyarakat, atau tanah yang dilarang untuk ditempati. Dari pembagian tersebut akan didesain bagaimana penanganannya.
 
“Jumlah KK miskin perkotaan (Miskot) yang menghuni permukiman kumuh, baik di atas tanah legal maupun ilegal, kurang lebih sama. Permukiman kumuh yang relatif berat, misalnya terdiri dari 150 KK dalam satu hektare di atas tanah yang tidak legal, akan kami relokasi ke Rusunawa,” tegas Imam,” jelasnya.
 
Imam menambahkan, terdapat dua penanganan yang saat ini dilakukan. Untuk permukiman kumuh di atas tanah legal (slum area) akan dilakukan peningkatan kualitas lingkungannya, seperti prasarana air minumnya, sanitasi, jalan lingkungan, dan lainnya. Bagi yang berada di atas tanah illegal (squatter) dipindahkan ke hunian yang lebih layak, misalnya ke Rusunawa.
 
 
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me