Tabungan Perumahan Rakyat: Aneh!

Big Banner
Pemerintah sampai saat ini belum sepakat pada beberapa hal dalam usulan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), diantaranya besaran persentase iuran yang harus ditanggung pekerja, sharing iuran dari pemberi kerja, bentuk badan yang bertanggung jawab, dan besaran dana operasional awal untuk pembentukan badan tersebut.
 
“Melihat begitu pentingnya dan begitu besarnya uang yang dipertaruhkan untuk rakyat, ada baiknya Tapera jangan terlalu dipaksakan tanpa pemahaman yang mendalam,” kata Direktur Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda seperti dikutip dalam laman resmi IPW, (12/3).
 
Secara substansi wacana Tapera sangat bermanfaat bagi penyediaan rumah rakyat.Namun sangat disayangkan bahwa dengan adanya iuran yang harus ditanggung pekerja, dipertanyakan peran pemerintah dalam kontribusi dana yang ada.
 
“Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi, malah rakyat yang dibebankan untuk melakukan iuran. Aneh?,”ujarnya.
 
Sampai saat ini belum juga terbentuk Badan Perumahan yang telah diamanatkan oleh UU. Ketika badan perumahan belum terbentuk, maka akan sia-sia mekanisme Tapera yang ada. 
 
“Karena dengan adanya badan perumahan nasional, maka pasar perumahan akan lebih mempunyai arah dengan mengembangkan sebuah blue print perumahan nasional, termasuk dibentuknya bank tanah untuk kemudian dibangun perumahan untuk rakyat melalui sebagian dana yang telah terkumpul dalam Tapera,” jelas Ali. 
 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me