Pidanakan Pengembang, Permenpera Dinilai Tak Tepat

Big Banner
Mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan tindakan Menpera Djan Faridz yang melaporkan 291 pengembang tentang hunian berimbang tidak tepat. Menurut Suharso, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Permenpera No.7 Tahun 2013 dinilai tidak dapat dijadikan acuan tindak pelaporan 
 
“Permenpera itu tidak ada tindak pidananya dan tidak bisa mempindanakan orang. Ini yang membuat aturan siapa?” katanya seperti dilansir Bisniscom baru-baru ini. 
 
Dia mengungkapkan isi aturan hunian berimbang 1:2:3 tidak seharusnya dalam satu hamparan. Seharusnya hal tersebut, lanjut Suharso, menjadi wewenang Pemerintah Daerah (Perda) untuk mengatur persebaran pembangunan hunian berimbang sesuai kebutuhan daerah.
 
Sementara itu, Kepala PUSPERKIM UGM Pusat Kajian Perumahan Rakyat Budi Prayitno menyatakan, peraturan berbadan hukum yang mampu memberikan keputusan bagi nasib para pengembang adalah Peraturan Pemerintah (PP) bukan Permenpera.
 
“Aturan yang legal seharusnya tertuang pada PP, bukan cuma Permenpera. PP pun harus hasil lintas Kementerian seperti Kemenpera, Kemenpu, Kemenkeu dan Kemendagri,” ucapnya.
 
 
 
Rumahku adalah media properti online yang memberikan informasi tentang jual beli dan sewa properti seperti rumah dijual, sewa apartemen atau sewa rumah dan tanah dijual. Cari dan pasang iklan rumah Anda sekarang juga, GRATIS di Rumahku.com!

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me