Menpera Baru Harus Paham Persoalan Perumahan Rakyat

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Kalangan pengamat mengingatkan bahwa sosok Menteri perumahan Rakyat dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memahami persoalan perumahan rakyat. Kemampuan profesional dan penguasaan yang mumpuni di bidang perumahan komersial (non subsidi) belum cukup menjadi bekal seseorang menjabat Menpera.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengomentari sosok Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Budi Karya Sumadi yang namanya mencuat menjadi calon kuat Menpera di kabinet Jokowi.

Budi Karya Sumadi

Budi Karya Sumadi

“Dari sisi profesionalisme sosok Budi Karya tidak diragukan selain ia juga sebagai pengurus aktif di DPD Real Estat Indonesia (REI). Hanya saja masalah perumahan rakyat berbeda dengan perumahan komersial,” kata Ali kepada housing-estate.com, di Jakarta, Senin (20/10).

Sebelum menjabat sebagai dirut Jakpro, Budi Karya sempat memegang posisi dirut di PT Pembangunan Jaya Ancol. Ia juga pernah menjabat direktur di PT Jaya Real Property Tbk, pengembang perumahan Bintaro Jaya (2.700 ha), Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pengalamannya panjang di Bintaro Jaya itu dinilai sebagai bekal profesionalitas Budi di bidang perumahan.  Tapi masuknya Budi dalam bursa Menpera diduga karena kedekatannya dengan Jokowi ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Jakpro mem-back up penuh Jokowi ketika melakukan revitalisasi Waduk Pluit dan Ria Rio.

Menurut Ali, seandainya menjadi Menpera, Budi Karya harus meningkatkan pemahamannya mengenai perumahan rakyat. Seperti menteri-menteri sebelumnya, Budi akan menghadapi persoalan cukup rumit di bidang pembangunan rumah rakyat. Misalnya soal subsidi, regulasi, dan hal-hal lain yang kewenangannya tidak di tangan Menpera, seperti perizinan, pertanahan, pembiayaan, dan lain-lain.

Karena itu sosok Menpera mendatang harus mampu menggandeng seluruh pihak (stakeholder) khususnya yang paham dan mengurusi seputar perumahan rakyat. Pada saat bersamaan pekerjaan rumah Kemenpera yang belum tuntas masih banyak, misalnya

hunian berimbang (1:2:3), aturan pelaksana undang-undang, bank tanah, dan sebagainya. “Paling urgent soal hunian berimbang, ini perlu jadi prioritas agar tidak terus menjadi polemik,” ujar Ali.

Editor: H. Prasojo

housing.estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me