Pegawai Outsourcing Bisa Ambil Kredit Rumah

Big Banner

Jakarta – Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Agus Santoso mengungkapkan, pegawai outsourcing tak mustahil mengambil kredit rumah. Hal ini terbukti di Bank Indonesia. Ratusan pegawai sudah menandatangani akad kredit pemilikan rumah dari perbankan.

“Tahap pertama 150 rumah, tahap ke dua ini 240 rumah,” ucap Agus dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Rabu, 24 Agustus 2012.

Agus mengungkapkan, selama ini para pekerja outsourcing mengalami kesulitan mengambil KPR. Bank menolak lantaran mereka dinilai tak bankable. “Kontrak kerja setahun diputus, setahun diputus. Datang ke semua bank ditolak,” ujarnya.

Namun, organisasi dan institusi bisa menolong pegawai-nya menjadi bankable. Caranya, dengan membuat forum pegawai di bawah institusi terkait. Adapun uang muka kredit bisa ditalangi dengan kredit uang muka Jamsostek.

“Oleh karena itu, kami kerjasama dengan Jamsostek. Kerjasama uang muka pinjaman. Memang masih ada risiko, supaya minimal, harus dibuat tanggung renteng, dibuat kelompok kolektif, dibuat forum outsourcing BI. Anggota saling mengingatkan kalau macet. Hati-hati jangan macet. Organisasi juga bisa membantu jika (anggota) mengalami musibah, bencana,” ucapnya.

Vice President Deputi Regional Manager Consumer Regional Office 1 Bank Tabungan Negara, Subandi mengungkapkan mekanisme semacam ini individu yang sebelumnya tak bankable menjadi bankable.

Menurut Subandi, para pegawai outsoucing BI mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Rumah yang disediakan yakni tipe 22 dengan harga khusus Rp 75 juta. Bunga kredit ditetapkan fixed 7,25 persen sesuai bunga FLPP dengan tenor 15 tahun. Adapun besaran uang muka Rp 20 juta ditalangi Jamsostek. Pegawai dikenakan bunga 6 persen untuk pelunasan kredit uang muka tersebut. Fasilitas dari Jamsostek ini bisa diperoleh pegawai yang sudah setahun menjadi anggota Jamsostek.

Hingga saat ini cicilan kredit berjalan lancar. “Tahap pertama, satupun belum ada yang menunggak,” ucap Subandi.

CEO Riskon Reality, pengembang yang mengerjakan rumah untuk pegawai outsourcing BI ini mengungkapkan, pelaksanaan program ini sempat terhambat karena adanya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 13 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam peraturan tersebut, batasan tipe rumah minimal untuk FLPP yakni rumah tipe 36. Namun, paska putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi peraturan tersebut, program bisa kembali lancar. “Sekarang tidak berlaku lagi, diperbolehkan tipe 22, 27, 36, boleh,” ujarnya.

Adapun rumah yang disediakan untuk pegawai outsoucing BI, dijelaskannya cukup strategis, yakni di Cilebut, Bogor. “Hanya 300 – 400 meter dari Stasiun Kereta,” ucapnya. Ia yakin pegawai tak akan memacetkan pembayaran cicilannya. “Kalau ada yang macet, mana yang macet, kami ambil,” ujarnya. Menurutnya, harga pasaran rumah itu Rp 95 juta, jadi harga Rp 75 juta yang disepakati amat menarik.

Sekretaris Jenderal Forum Pegawai Outsourcing Bank Indonesia (FOBI), Ali Akbar mengungkapkan program ini disambut baik oleh rekan-rekannya. “Ini rata-rata rumah pertama, rekan-rekan ada yang jual motor untuk biaya administrasi,” ucapnya. Pegawai yang sudah bekerja selama 15 tahun di BI ini berharap rekan-rekannya yang lain bisa ikut serta dalam program ini juga.

Saat ini, jumlah pegawai outsourcing BI mencapai sekitar 2 ribuan orang. IPEBI dan FOBI berharap program ini bisa terus berlanjut.

MARTHA THERTINA

properti.tempo.co