FLPP Bikin Suku Bunga KPR Fixed!

Big Banner

Kementerian Perumahan Rakyat belum lama ini menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (Bank BTN) untuk menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan FLPP ini diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dapat memiliki rumah secara kredit dengan suku bunga yang tetap.

FLPP merupakan terobosan yang digagas oleh kementerian tersebut dalam rangka mendorong daya beli masyarakat bawah dan menengah untuk produk perumahan. Skenario FLPP sendiri kira-kira adalah seperti ini.

Dalam skema KPR yang normal, pihak bank akan “menomboki” di muka harga beli properti dan membayarkannya kepada pengembang/developer. Kemudian si pembeli produk properti tersebut membayar secara bulanan kepada pihak bank dengan suku bunga tetap pada periode awal (rata-rata 1-3 tahun). Setelah periode suku bunga tetap terlewati, pembeli akan membayar cicilan rumahnya dengan suku bunga yang berlaku di pasaran. Di sinilah masalah seringkali muncul karena suku bunga yang ditetapkan bank kadang-kadang jauh di atas suku bunga yang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan penentuan suku bunga ini dilakukan secara sepihak oleh pihak bank.

Dengan skema FLPP, “tombokan” di muka ini tidak ditanggung oleh pihak bank tetapi menggunakan dana yang disebut FLPP ini sehingga risiko terhadap perubahan suku bunga tidak ditanggung oleh pihak bank melainkan dijamin oleh ketersediaan dana FLPP ini. Mekanismenya, Kementerian Perumahan mengajukan usulan kepada Departemen Keuangan untuk mencairkan dana FLPP ini dan kemudian bank yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama FLPP inilah yang akan menjadi pelaksana teknisnya.

Dengan kata lain, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat memberikan subsidi kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memiliki rumah.

Sayangnya, ide yang sudah digagas sejak Januari 2010 lalu ini sampai sekarang belum kelihatan bentuknya. Dari sisi jumlah kerja sama, baru Bank BTN yang menjalin kerja sama ini dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara itu, Standard Operating Procedure (SOP) yang seharusnya sudah rampung sampai saat ini masih belum ada kabar kejelasannya, sementara realisasi pengucuran dana FLPP yang diambilkan dari APBN-P sendiri juga masih tersendat karena belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti sistem baru ini.

FLPP sendiri, karena sifatnya subsidi, diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang berpenghasilan maksimal 2,5 juta per bulan dan belum memiliki rumah, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kelurahan di mana calon pembeli tinggal. Dengan mekanisme ini, suku bunga kredit perumahan yang pada sistem KPR biasa bisa mencapai dua digit (di atas 10%) dapat ditekan menjadi di bawah 10% alias satu digit.

Ditambah masih terbatasnya bank yang menandatangani perjanjian kerja sama, ide untuk menekan suku bunga di bawah 10% juga masih harus menempuh rute yang panjang. Namun setidaknya gagasan ini memberikan peluang baru bagi warga miskin untuk mendapatkan subsidi di sektor perumahan.

ideaonline.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me