Kebijakan Kepemilikan Rumah Bingungkan Pengembang

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengatakan kebijakan pemerintah tentang kepemilikan rumah akan membingungkan para pengembang karena hal itu akan menghambat pembangunan perumahan, khususnya untuk kelas menengah ke bawah.

“Kami berharap Pemerintah dapat mengevaluasi sejumlah kebijakan yang berhubungan dengan kepemilikan rumah,” kata Ketua DPD Real Estate Indonesia Pekalongan Ricsa Mangkulla di Pekalongan, Selasa.

Rumah Sederhana

Rumah Sederhana

Menurut dia, Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan harga jual rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp118 juta. Namun, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan surat keputusan tentang kebijakan seputar program fasilitas likuiditas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dampak kebijakan itu, kata dia, pajak sebesar 10 persen akan dibebankan kepada para calon pembeli sehingga mereka mengurungkan niatnya membeli rumah.

Ia berharap Pemerintah segera melakukan evalusi terhadap kebijakan tersebut sehingga keinginan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah bisa terpenuhi.

“Dampak kebijakan ini banyak para calon pembeli rumah mengurungkan niatnya membeli rumah sehingga mereka dan pengembang merasa yang paling dirugikan. Oleh karena itu, kami minta Pemerintah mengevaluasi kebijakan itu,” katanya.

Menyinggung tidak diperbolehkannya membangun perumahan di kawasan pangan lestari, dia mengatakan bahwa REI akan mendukung kebijakan pemkot dengan tidak membangun perumahan di atas lahan persawahan produktif atau kawasan pangan lestari.

“Selama ini pembangunan perumahan real esatate mengikuti peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemkot. Yang jelas, kami akan selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan pemkot,” katanya. Ant.

housing.estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me