Kemenpera Tingkatkan Sinergi dan Sinkronisasi Pembangunan

Big Banner

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, mengisyaratkan kesadaran akan pentingnya penyediaan hunian yang layak bagi setiap orang. Lalu bagaimana peran Pemerintah menanggapi kondisi ini

 

 

Pengakuan dunia internasional akan pembangunan perumahan dan kawasan tersebut diwujudkan dengan disepakatinya berbagai komitmen. International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights yang menegaskan hak asasi atas perumahan. Istanbul Declaration on Human Settelements yang juga dikenal dengan agenda habitat, serta Millenium Development Goals  atau MDG’s. ( All Properti in Asia )

 

Sementara itu, dalam lingkup nasional, berbagai peraturan-perundangan juga telah mengamanatkan pentingnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Satu sisi lainnya, realita akan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang masih jauh dari harapan. Backlog perumahan yang bertengger di angka 8,2 juta unit pada tahun 2011, jumlah rumah tidak layak huni yang tercatat sebesar 4,8 juta unit pada tahun 2009, maupun kecenderungan permukiman kumuh semakin meluas, yang pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 57.800 Ha.

 

Dengan berbagai kondisi dan tantangan di atas, Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam  menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan Nasional. Berbagai sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014, dirasa belum cukup memadai untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

 

Mulai tahun 2011, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan berbagai Direktif Presiden dan penugasan khusus di sektor perumahan dan kawasan permukiman, seperti peningkatan dan perluasan program Pro-Rakyat Klaster IV melalui pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah. Program lainnya meliputi penanganan rumah bagi warga baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), Program penanganan bantaran sungai Ciliwung, Program penanganan relokasi penduduk Waduk Jatigede, serta Pengembangan kota Kekerabatan Maja.

 

Menyikapi tantangan di atas, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah. Diantaranya melalui kegiatan dekonsentrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta dana alokasi khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman.

 

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011.

 

 

Kementerian Perumahan Rakyat akan terus mendorong penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya, salah satunya adalah melalui pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Kemenpera Tahun 2012. Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi, sinkronisasi perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perumahan. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di daerah, sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2012.

 

Peserta Rakonreg Kemenpera 2012 terdiri dari Gubernur, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pejabat di lingkungan Kemenpera. Ruang lingkup kegiatan dalam Rakonreg Kemenpera Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

 

  • Rapat konsultasi terbatas antara Menteri Perumahan Rakyat dengan para Gubernur.

 

  • Penguatan sinergi program dan kegiatan antara pusat dan daerah melalui paparan yang akan disampaikan oleh Dirjen Pemerintahan Umum, Kementerian dalam Negeri, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas dan Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan.

  • Penyampaian indikasi program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013 oleh Sekretaris Kemenpera dan para Deputi Bidang.

 

  • Pembahasan program dan kegiatan prioritas provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013, termasuk arahan pengembangan wilayah dan lokasi yang menjadi prioritas di Tahun 2013.

 

  • Pembahasan teknis mengenai proposal serta usulan kegiatan provinsi untuk kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013.

 

Dengan adanya Rakonreg ini diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Pentingnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan juga diharapkan, mampu membuka kesadaran akan penyediaan hunian yang layak bagi setiap orang  untuk saat ini, maupun bagi generasi mendatang. ( Rumah mewah disewakan )

 

Dedy Mulyadi, foto : Dok. Kemenpera

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me